Tautan-tautan Akses

Pemerintah Harus Buka Lapangan Kerja Sehingga TKI Tak Perlu ke LN

  • Iris Gera

Para tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia berada di KBRI Kuala Lumpur saat menunggu dipulangkan dari Malaysia (foto: dok.).

Para tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia berada di KBRI Kuala Lumpur saat menunggu dipulangkan dari Malaysia (foto: dok.).

Aktivis Solidaritas Perempuan mengatakan, untuk menghentikan pengiriman TKI, pemerintah harus mampu menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.

Protes terhadap pemerintah terkait hukuman pancung yang dilakukan pemerintah Arab Saudi terhadap TKI, Ruyati terus terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah.

Kepada VOA, di Jakarta, Selasa, aktivis Solidaritas Perempuan, Salma Savitri berpendapat banyak masyarakat Indonesia terutama kaum perempuan bersedia menjadi TKI karena sulitnya mencari pekerjaan di tanah air. Untuk mengurangi bahkan menghentikan pengiriman TKI menurutnya pemerintah harus mampu bertanggungjawab dengan cara menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Terlebih lagi TKI yang dikirim lebih banyak kaum perempuan yang mayoritas tidak berdaya mengatasi persoalan hukum.

Ia mengatakan, “Sistem ekonomi yang dianut pemerintah pasar bebas membuat tenaga kerja yang ada di negeri ini itu tidak terserap dengan baik karena sektor-sektor produktif yang menyerap tenaga kerja tinggi itu tidak diperkuat, misalnya pertanian, ketergantungan kita atas bahan-bahan pangan impor kan tinggi sekali, globalisasi tidak mungkin dihindari namun globalisasi harusnya disikapi dengan memperkuat ekonomi dalam negeri."

Salma Savitri menambahkan selain menciptakan lapangan kerja, pemerintah juga harus mengutamakan program pendidikan untuk lebih baik agar generasi mendatang tidak lagi menjadi TKI.

“Pertama, pendidikan dibenahi karena kalau pendidikan tetap seperti sekarang mahal, tidak terakses maka rakyat petani, nelayan di Indonesia nggak bisa sekolah anak-anaknya,”ujar Salma.

Dalam berbagai kesempatan pemerintah berulangkali menegaskan akan terus berupaya menambah anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur agar investasi masuk sehingga lapangan kerja terbuka dan angka pengangguran serta angka kemiskinan berkurang. Tahun ini pemerintah menganggarkan sekitar Rp 126 trilyun untuk infrastruktur, naik dibanding anggaran infrastruktur tahun lalu sekitar Rp 108 trilyun. Selain itu pemerintah juga menargetkan nilai investasi masuk ke Indonesia tahun ini sebesar Rp 240 trilyun, naik dibanding realisasi nilai investasi tahun lalu sebesar Rp 180 trilyun. Namun banyak kalangan meragukan angka-angka yang disampaikan pemerintah berbeda dengan kenyataan di lapangan karena masih banyak masyarakat miskin dan masyarakat menganggur di Indonesia.

Dalam kesempatan berbeda, anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka berpendapat, sebelum pemerintah mampu menciptakan lapangan kerja di tanah air maka pemerintah harus mampu melindungi TKI dari berbagai persoalan.

Lebih lanjut Rieke mengatakan, “Ada pungutan resmi negara sebesar 15 dolar per kepala, per keberangkatan, kalau dikalikan berarti 3.484.245 dalam kurun waktu 5 bulan dan kalau dikalikan dengan jumlah dari pungutan yang alasannya adalah untuk biaya perlindungan yaitu sebesar Rp. 400.000 per kepala per keberangkatan artinya kita mendapat Rp 92.913.200.000, masa kayak gini ada duitnya harus ngemis.”

Ketua DPR RI, Marzuki Alie dari Fraksi Partai Demokrat berpendapat ia merasa heran jika persoalan TKI selalu dibebankan ke presiden atau menteri terkait. Ia menilai seharusnya yang paling bertanggungjawab menangani persoalan TKI adalah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI.

Ia mengatakan, “Harusnya mereka mengerti sesuai dengan bidang tugasnya, nama judulnya saja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan, artinya kan melindungi, melindungi itu tidak tahu ada dimana, sepanjang dia ditempatkan kemudian dilingungi, kembali lagi itu dalam domainnya BNP2TKI.”

XS
SM
MD
LG