Tautan-tautan Akses

Pemerintah Burma Ingin Gunakan Nama Myanmar


Pemerintahan Presiden Thein Sein menginginkan agar sebutan nama Burma diganti dengan Myanmar (foto: dok).

Pemerintahan Presiden Thein Sein menginginkan agar sebutan nama Burma diganti dengan Myanmar (foto: dok).

Nama negara "Burma", dianggap pemerintah Burma sebagai sebutan kolonial yang masih digunakan oleh para pembangkang dan banyak pemerintahan asing.

Pemerintahan sipil Burma menuntut Aung San Suu Kyi tokoh demokrasi dan pemimpin oposisi tidak lagi menyebut negara di Asia Tenggara itu "Burma" - sebutan kolonial yang masih digunakan oleh para pembangkang dan banyak pemerintahan asing.

Dalam pernyataan singkat hari Jumat yang diterbitkan oleh media milik negara, Uni Komisi Pemilu menghimbau pemenang hadiah Nobel dari partai Liga Nasional Demokrasi itu untuk menyebut negara "Republik Uni Myanmar." Nama itu diadopsi lebih dari dua dasawarsa lalu oleh junta militer yang memerintah negara itu hingga tahun lalu. Nama "Myanmar" juga diabadikan dalam konstisusi tahun 2008 di negara itu, yang ditulis di bawah pengawasan junta.

Aung San Suu Kyi dan partai NLD berusaha keras menentang perubahan nama tersebut, sementara para pejabat partai mengemukakan argumentasi bahwa negara itu selama berabad-abad disebut sebagai Burma dalam bahasa Inggris. Penasihat hukum di NLD Nyan Win memberitahu VOA bahwa menyebut “Burma” dalam bahasa Inggris tidak melanggar hukum.

Aung San Suu Kyi belum mengomentari peringatan itu. Ia dijadwalkan kembali ke Burma Jumat malam dari lawatan dua minggu ke Eropa, di mana ia sering menyebut tanah airnya Burma saat berbicara dalam bahasa Inggris.
XS
SM
MD
LG