Perjanjian Pemerintah Nasional Libya yang didukung PBB (GNA) berjalan lebih baik dibanding perkiraan ketika dimulai beberapa hari setelah enam anggota Dewan Presiden tiba di Tripoli dengan kapal dari Tunisia, dan berjanji akan melakukan perubahan dan memulihkan ketertiban di negara itu.
Pemimpin salah satu dari dua pemerintah yang saling bersaing di Libya telah menarik diri sepenuhnya dari ibukota Libya, tetapi mengatakan masih mempermasalahkan legitimasi GNA. Sementara pemimpin dari saingan pemerintah lain – yang dikenal sebagai “Dewan Perwakilan” – di Tobruk kini membuat pernyataan yang nadanya bersahabat.
GNA dibentuk sebagai wahana berbagi kekuasaan di antara dua kelompok yang saling bersaing, sesuai perjanjian politik yang dimediasi PBB dan negara-negara Barat.
Dewan Perwakilan National Salvation Government adalah entitas yang diakui secara internasional di negara Afrika Utara yang terpecah belah itu.
Sejumlah milisi utama Islam yang telah menguasai Tripoli sejak tahun 2014 setelah memaksa Dewan Perwakilan meninggalkan ibukota itu, telah mengumumkan bahwa mereka akan bersikap netral atau mendukung GNA, setidaknya untuk sementara waktu. Hal ini telah menghilangkan potensi terjadinya aksi kekerasan. [em]
