Tautan-tautan Akses

AS

Pemerintah AS Pertimbangkan Sanksi Baru untuk Rusia


Presiden Latvia Raimonds Vejonis (kanan) melihat ke arah Senator AS John McCain (tengah kiri) dalam konferensi pers bersama, didampingi oleh Senator dari Partai Republik Lindsey Graham, dan Senator dari Partai Demokrat Amy Klobuchar di Riga, Latvia, 28 Desember 2016. (AP Photo/Vitnija Saldava)

Presiden Latvia Raimonds Vejonis (kanan) melihat ke arah Senator AS John McCain (tengah kiri) dalam konferensi pers bersama, didampingi oleh Senator dari Partai Republik Lindsey Graham, dan Senator dari Partai Demokrat Amy Klobuchar di Riga, Latvia, 28 Desember 2016. (AP Photo/Vitnija Saldava)

Pemerintah Amerika siap menerapkan sanksi-sanksi baru terhadap Rusia, yang diduga meretas dan campur-tangan dalam pemilihan presiden Amerika, 8 November lalu.

Pemerintahan Presiden Obama siap menerapkan sanksi terhadap Rusia sebagai reaksi atas dugaan peretasan dan campur tangan negara itu dalam pemilihan presiden Amerika November lalu.

Koran the Washington Post melaporkan, Gedung Putih sedang berdebat mengenai cara cepat menghukum Rusia dengan menggunakan perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden Barack Obama tahun lalu. Perintah eksekutif itu memungkinkan presiden menerapkan sanksi ekonomi terhadap peretas yang berpusat di luar negeri, di luar jangkauan penegak hukum.

Perintah itu utamanya berusaha mengenakan sanksi atas orang atau pihak-pihak yang mengancam keamanan, infrastruktur atau ekonomi nasional Amerika, memungkinkan pemerintah membekukan aset-aset orang itu dalam bank-bank atau lembaga keuangan lainnya di Amerika. Perintah tersebut juga melarang semua orang Amerika berbisnis dengan orang itu. Pemerintah juga bisa menolak pemberian visa bagi orang itu.

Tetapi Washington Post melaporkan, perintah eksekutif tidak bisa digunakan karena tidak mencakup serangan dunia maya untuk mengacau sistem pemilu. Menurut koran itu, Gedung Putih sedang mencari cara untuk menggunakan perintah itu terhadap Rusia dengan menyatakan sistem pemilihan adalah bagian infrastruktur penting bangsa atau mengamandemen perintah itu agar mencakup ancaman baru.

Pemerintah Obama menginginkan sanksi itu diterapkan sebelum Presiden Obama selesai menjabat, tiga minggu lagi.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengutuk kemungkinan adanya sanksi baru itu. Pernyataan yang dirilis jurubicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova hari Rabu mengatakan, "Kami bosan dengan kebohongan tentang 'peretas Rusia' yang terus didengungkan pemerintah Amerika."

"Pemerintah Obama telah meluncurkan kampanye kebohongan ini setengah tahun lalu dalam upaya mendorong calon yang dijagokan dalam pemilihan presiden November lalu. Karena tidak mencapai hasil yang diharapkan, mereka mencari alasan atas kegagalan itu, dan ini merupakan pukulan ganda bagi hubungan Rusia-Amerika," imbuhnya.

Bahkan jika berhasil diterapkan, belum jelas apakah sanksi-sanksi baru itu akan terus diberlakukan pemerintahan Trump yang akan mulai menjabat 20 Januari 2017.

Juru bicara Donald Trump, Sean Spicer, menuntut bukti adanya campur tangan Rusia dalam pemilu. Hari Kamis, ia mengatakan, "Sangat disayangkan banyak orang dari pihak yang kalah terus mempertanyakan keabsahan kemenangan Trump dalam pemilu. Kalau Amerika mempunyai bukti jelas mengenai siapa saja yang mengacau pemilu kita, kita harus menunjukkannya."

Senator terkemuka Partai Republik Lindsey Graham yang berkeras Rusia terlibat dalam pemilihan presiden Amerika baru-baru ini, mengatakan Rusia akan dikenai sanksi keras.

Hari Rabu, Senator Graham mengatakan, Kongres Amerika tahun depan akan menyelidiki keterlibatan Rusia dalam pemilihan 8 November. "Saya percaya Kongres dengan suara bulat akan menerapkan sanksi keras terhadap Rusia, terutama kepada Presiden Vladimir Putin sebagai individu," ujar Graham, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Ia menegaskan, "Kini saatnya Rusia mengerti, bahwa mereka sudah keterlaluan." (ka/ii)

XS
SM
MD
LG