Tautan-tautan Akses

Jelang Harga Baru BBM Bersubsidi, Pemerintah Tambah Jumlah SPBU


Sebuah SPBU di daerah Bekasi Jawa Barat. Pemerintah akan menambah jumlah SPBU menjelang pengumuman harga baru BBM bersubsidi (foto: VOA/Andylala).

Sebuah SPBU di daerah Bekasi Jawa Barat. Pemerintah akan menambah jumlah SPBU menjelang pengumuman harga baru BBM bersubsidi (foto: VOA/Andylala).

Pemerintah akan menambah jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di daerah. Hal ini dilakukan seiring dengan rencana penjualan bahan bakar jenis premium dengan 2 harga.

Pemerintah akan mengumumkan harga baru BBM bersubsidi. Untuk memuluskan rencana itu, Pemerintah akan menambah jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di daerah.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa di kantor Presiden Jakarta Rabu (17/4) menjelaskan jumlah SPBU di daerah sangat kurang. Sementara kebijakan dua harga premium ini menurut Hatta, membutuhkan jumlah SPBU yang tidak sedikit, karena akan ada SPBU khusus yang menjual bensin premium untuk mobil pribadi. Pembangunan SPBU ini tambah Hatta akan di fokuskan di wilayah timur Indonesia.

Hatta Rajasa menjelaskan, "Masukan dari para Gubernur, akan ditambah SPBU-SPBU. Ini harus diakui ada keterlambatan membangun SPBU-SPBU di daerah-daerah yang ekonominya tumbuh. Itulah yang menyebabkan banyaknya bensin maupun solar yang dibeli dengan diangkut pake jerigen ke daerah-daerah tertentu karena tidak ada SPBU. Dijual disitu dengan harga yang tinggi. Ini yang kemudian mengakibatkan di daerah itu inflasi terjadi karena membeli dengan harga yang tinggi. Nah dengan begitu kita akan memeratakan pembangunan SPBU hingga ke daerah timur."

Meski demikian, Hatta Rajasa mengakui dengan adanya ketentuan baru soal bbm bersubsidi ini, secara keekonomian investasi di SPBU tidak menarik. Untuk itu menurut Hatta, dipikirkan perlunya pemberian insentif kepada investor.

Untuk saat ini menurut Hatta, ada 34 SPBU di daerah timur Indonesia, yang setiap unitnya hanya memiliki 1 dispenser. Kebanyakan SPBU ini tambahnya, akan tetap menggunakan BBM bersubsidi dan melayani angkutan umum, yang jumlahnya lebih banyak. Sedangkan kendaraan pribadi atau pelat hitam lebih sedikit, sehingga akan dilayani dengan mobile SPBU.

Menko Perekonomian, Hatta Rajasa (foto: VOA/Iris Gera).

Menko Perekonomian, Hatta Rajasa (foto: VOA/Iris Gera).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa juga mengakui bahwa sampai dengan akhir bulan April pelaksanaan penetapan ketentuan baru soal BBM bersubsidi ini sudah siap. Namun, Hatta mengatakan bahwa ia belum bisa menjelaskan soal kepastian harga baru premium untuk kendaraan pribadi.

"Pengurangan subsidi untuk kendaraan pribadi. Filosofisnya itu tentu demi keadilan dan penyehatan fiskal kita, perekonomian kita. Subsidi BBM itu tetap diberikan secara penuh kepada masyarakat kita yang tidak mampu, yang tercermin dari angkutan umum, sepeda motor, nelayan, itu semua tetap subsidi penuh. Sedangkan masyarakat kita yang dikategorikan mampu itu subsidinya dikurangi, bukan dicabut tapi dikurangi. Kalo soal harga saya belum bisa mengatakan, yang jelas tidak pada harga keekonomiannya. Mungkin pada kisaran Rp 6500. kalo secara teknis sampai dengan akhir bulan ini sudah siap," papar Hatta Rajasa.

Menanggapi hal itu, Wakil ketua umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) bidang perdagangan dan hubungan internasional Chris Kanter kepada VoA berharap rencana kebijakan soal harga baru bbm bersubsidi ini bisa segera diumumkan. Karena menurutnya pembangunan infrastruktur sudah sangat terhambat karena beban subsidi Rp 194 trilyun untuk konsumsi BBM.

Chris Kanter mengatakan,"Kalau KADIN kita yang penting kalau ini tidak segera dilakukan itu budget defisit pastinya akan lewat dari 3 persen. Pembangunan infrastruktur sudah totally terhambat karena istilahnya pemerintah itu membakar uang dengan subsidi Rp 194 trilyun. Itu kan duit semua. Kalau buat kita itu harus segera dilaksanakan. Karena setiap hari mundur, tentunya ada uang yang dibakar."

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofyan Wanandi kepada VoA berpendapat Pemerintah lebih banyak melihat pertimbangan politik daripada pertimbangan ekonomi terkait harga baru bbm bersubsidi ini.

"Saya sih dengan kebijakan seperti ini yang saya khawatirkan pengawasannya itu di mana? Untuk perbedaan harga plat kuning dengan plat hitam itu. Yang kedua, berapa yang bisa dihemat dalam pelaksanaan ini? Paling Cuma bisa menghemat 35 sampai 40 trilyun rupiah. Yang kita harapkan kan bisa digunakan untuk infrastruktur. Kalo terlalu kecil ya percuma saja. Ini terlihat setengah-setengah, karena terlalu banyak pertimbangan politik daripada pertimbangan ekonominya gitu," ungkap Sofyan Wanandi.

Dari beberapa kali rapat pembahasan soal harga baru bbm bersubsidi ini, rencananya Pemerintah akan menjual bensin premium dengan dua harga. Untuk motor dan angkutan umum tetap Rp 4.500/liter, sedangkan mobil pribadi Rp 6.500/liter.

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG