Tautan-tautan Akses

Pemerintah Akan Suntikkan Rp 48 Triliun ke BUMN


Presiden Joko Widodo dalam pertemuan KTT ASEAN di Naypyitaw, Myanmar.

Presiden Joko Widodo dalam pertemuan KTT ASEAN di Naypyitaw, Myanmar.

Dana tersebut terutama akan disuntikkan dalam sektor infrastruktur karena langkah pemerintah untuk memotong subsidi-subsidi bahan bakar akan memberikan fleksibilitas fiskal yang lebih besar.

Pemerintah mengungkapkan rencana Senin (20/1) untuk menyuntikkan Rp 48 triliun ke badan-badan usaha milik negara dalam sektor infrastruktur dan bank terbesar berdasarkan aset, dalam rangka mendistribusikan uang yang akan dihemat karena pemotongan subsidi-subsidi bahan bakar, untuk pertumbuhan.

Pemerintah akan menyuntikkan dana tersebut terutama dalam sektor infrastruktur karena langkah pemerintah untuk memotong subsidi-subsidi bahan bakar akan memberikan fleksibilitas fiskal yang lebih besar, ujar Presiden Joko Widodo, Senin (19/1).

Dana-dana tersebut akan dialokasikan ke beberapa BUMN seperti PT Pelabuhan Indonesia, perusahaan konstruksi PT Wijaya Karya Tbk, operator PT Kereta Api Indonesia dan operator bandar udara PT Angkasa Pura, ujar Presiden Jokowi pada wartawan.

"Setelah kami mengalihkan subsidi-subsidi bahan bakar, akan ada banyak ruang dalam anggaran kita," ujarnya.

Juga pada Senin, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengatakan bahwa PT Bank Mandiri Tbk akan meningkatkan modalnya sebesar Rp 9 triliun melalui penerbitan saham baru.

Pemerintah akan mengeluarkan saham baru Mandiri senilai Rp 5,6 triliun, ujar Rini, jika disetujui parlemen.

"Ingat bahwa akan ada ekspansi dalam pendanaan infrastruktur, akan ada peningkatan modal dari bank-bank milik pemerintah," ujar Rini.

Ia menambahkan bahwa Bank Mandiri diprioritaskan karena pembayaran dividennya "cukup besar" dan akan sulit bagi semua bank-bank pemerintah untuk merambah pasar modal pada waktu yang sama.

Pemerintah memiliki saham 60,6 persen di Bank Mandiri pada September 2014, menurut data Thomson Reuters. Bank Mandiri belum bisa memberikan komentarnya.

"Jika penerbitan saham dan penyuntikan dana ini berjalan, pertumbuhan pinjaman seharusnya dipercepat. Jokowi akan perlu pertumbuhan pinjaman ini untuk memenuhi target pertumbuhan PDB 7 persen," ujar Teguh Putra Hartanto, analis dari Bahana Securities. (Reuters)

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG