Pemerintah menilai semakin berkurangnya lahan pertanian menyebabkan produksi pangan menurun sehingga Indonesia bergantung pada impor. Pemerintah terus mencari solusi termasuk diantaranya rencana memanfaatkan lahan tanaman hutan menjadi lahan tanaman pangan.
Dalam rapat terbatas di Istana Negara, Rabu (11/3), Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah ingin menyatukan tanaman hutan dengan tanaman pangan terutama hutan pohon jati yang banyak tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
Bersama Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, pemerintah menentukan proyek percontohan dilakukan pada lahan hutan di wilayah Jawa Tengah terutama di lahan hutan milik pemerintah seperti Perhutani, Inhutani dan PT. Perkebunan Nusantara atau PTPN. Jenis tanaman yang akan diuji coba adalah padi dan jagung.
“Perlu diperluas lagi, optimalisasi lahan tidak hanya di Perhutani tetapi di lahan-lahan yang lain dan inilah yang ingin segera kita kerjakan di lapangan baik nantinya dil ahan Perhutani, mungkin Inhutani, dan di PTPN," ujarnya.
"Plus tidak hanya tanaman pangan tetapi juga ternak, campuran antara tanaman hutan dan tanaman ternak, campuran tanaman perkebunan dengan ternak ini juga akan memberikan optimalisasi produktivitas dari lahan yang tersedia."
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan, proyek penyatuan lahan tanaman hutan dan tanaman pangan tetap mengutamakan penghijauan.
“Seratuts ribu hektar untuk tanaman padi dan 167 ribu hektar untuk tanaman jagung dalam satu tahun dengan kewajiban penghijauan, pelaksanaan oleh Perhutani, pilot project intensifnya di Jawa Tengah 30 ribu hektar. Kita harus orientasikan itu semata-mata untuk rakyat, nggak boleh Perhutani yang dapat keuntungan dari subsidi-subsidi itu," ujarnya.
Pada kesempatan sama, Direktur Utama Perhutani, Mustoha Iskandar mengatakan, Perhutani akan mendukung penuh upaya pemerintah agar masyarakat tidak sulit mendapatkan bahan pangan.
“Tanaman hutan jaraknya misalnya 8 meter, di tengahnya kan kosong nah itu yang kita tanami padi dan jagung. Bagi Perhutani sendiri tanamannya bisa terjaga karena ada orang-orang yang bekerja disitu secara intensif," ujarnya.
Said Abdullah dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, mengatakan Kamis, belum ada perubahan program pemerintah saat ini yang berpihak kepada petani sehingga perlu upaya keras untuk mencukupi stok pangan nasional.
“Saya kemarin berkumpul dengan kawan-kawan petani di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, mereka merasa ini tidak ada beda, yang mereka terima hanya bentuknya sama seperti zamannya pak SBY, bantuan benih, pupuk, perlu upaya keras dari pemerintahan ini membuktikan semua janji-janjinya," ujarnya
