Tautan-tautan Akses

Pemerintah Aceh Serius Kembangkan Desa Wisata

  • Budi Nahaba

Pedagang kuliner Aceh di Pasar Meureudu Pidie Jaya menjual timphan, kue seupit, kue kekara, dodol dan meuseukat (Foto: dok).

Pedagang kuliner Aceh di Pasar Meureudu Pidie Jaya menjual timphan, kue seupit, kue kekara, dodol dan meuseukat (Foto: dok).

Pemerintah daerah Aceh untuk pertama kalinya menginisiasi program desa wisata unggulan di sejumlah kabupaten di provinsi itu. Salah satu desa yang menjadi proyek percontohan adalah wilayah Kabupaten Pidie Jaya.

Kalangan praktisi ekonomi memuji upaya pemerintah dengan menjadikan desa wisata sebagai basis pembangunan ekonomi kreatif. Sementara itu, kalangan muda penggiat wisata Aceh mengatakan cukup banyak produk-produk desa wisata yang bernilai ekonomi sehingga berdampak mengangkat kesejahteraan masyarakat desa.

Salah seorang dari Kalangan Muda Peduli Wisata Aceh, Cut Fitri Saumi (21 tahun) mengatakan di Banda Aceh, Minggu (29/1), inisiasi desa wisata di Aceh akan cukup menguntungkan bagi masyarakat secara ekonomi. “Tempatnya (desa wisata) lebih ditata, sehingga mengundang lebih banyak wisatawan, dan tidak hanya ke Bali,” kata Cut Fitri.

Menurut Cut Fitri, setiap kawasan pedesaan di Aceh memiliki kekhasan, layaknya wilayah tujuan wisata lain di Indonesia, terutama adat istiadat, kerajinan bordir, pandai besi, berbagai bahan ukiran dan wisata kuliner khas Aceh yang merupakan panganan olahan dari bahan pangan lokal. “Kuliner (di Aceh), yang menjadi favorit para pendatang antara lain kue seupit, kue kekara, dodol dan meuseukat,” tambah Cut Fitri.

Potensi wisata pedesaan menyediakan banyak produk-produk yang bernilai ekonomi sehingga berdampak mengangkat kesejahteraan masyarakat. Menurut Cut Fitri, produk-produk wisata desa unggulan merupakan bagian dari sektor ekonomi kreatif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang cukup bertahan hingga kini di provinsi Aceh.

Aktifis Peduli Wisata Aceh, Cut Fitri Saumi (Foto: dok).

Aktifis Peduli Wisata Aceh, Cut Fitri Saumi (Foto: dok).

Pekan ini, Kabupaten Pidie Jaya mencanangkan Program Unggulan Desa Wisata di wilayah itu, sebagai salah satu pilot provinsi. Bupati Pidie Jaya Gade Salam mengatakan Minggu (29/1), program desa wisata merupakan salah satu wujud pemberdayaan ekonomi masyarakat yang cukup layak didukung pemerintah daerah dalam pengembangannya.

“Yang penting adat istiadat dan budaya daerah tetap terjaga. Untuk desa-desa yang kita tunjuk sebagai desa wisata kita gulirkan dana untuk stimulan agar masyarakat mendukung dan termotivasi. Selama ini beberapa delegasi (regional) dan luar daerah masuk target wisatawan yang mengunjungi Pidie Jaya,” kata Bupati Gade Salam.

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya memfasilitasi usaha wisata dan perekonomian warga melalui Program Nasional Masyarakat Mandiri (PNPM) Desa Pariwisata Ekonomi. Sedikitnya, empat objek pengembangan bisnis pemberdayaan ekonomi masyarakat diberikan fasilitas pendukung berupa dana pengembangan usaha, pengembangan kuliner khas Aceh, usaha anyaman keranjang dari bambu di Gampong Sagoe, Trienggadeng, dan usaha tikar pandan di Gampong Lueng Bimba, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh.

VOA mencatat keempat usaha yang difasilitasi pemerintah tersebut, mendapat kucuran bertahap dana bantuan PNPM Pariwisata Desa Ekonomi senilai kurang dari satu miliar Rupiah.

Praktisi ekonomi Iwan Perala dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh mengatakan, dukungan dan pendampingan program desa wisata di provinsi Aceh idealnya lebih berkelanjutan, terutama memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan.

"Wisata desa jadi alternatif warga kota, yang jenuh dengan gedung-gedung dan kemacetan dan lain-lain, ini jadi alternatif.Harus memang berbeda (wisata desa), potensi dan kearifan lokal harus dimanfaatkan,” kata Iwan Perala.

Wakil Gubenur Aceh Muhammad Nazar mengatakan baru-baru ini, pemerintah akan mendukung penuh sektor pariwisata Aceh terutama yang melibatkan sektor ekonomi berbasis masyarakat pedesaan. Wagub Muhammad Nazar mengatakan, disamping alokasi dana khusus, pemerintah akan mendesak lembaga perbankan membuka akses permodalan bagi koperasi, perdagangan kecil, kalangan pengrajin dan dunia usaha menengah ke bawah.

“Usaha Kecil Menengah (UKM), koperasi, perdagangan kecil, kalangan pengrajin serta dunia usaha menengah ke bawah harus dipermudah akses permodalannya,” demikian ujar Muhammad Nazar.

Data Badan Pusat Statistik Aceh awal Januari lalu (3/1) menyebutkan, secara kumulatif hingga akhir 2011, jumlah wisatawan manca negara (wisman) mencapai lebih 11 ribu orang. Jumlah ini meningkat drastis, sekitar 28 persen dibandingkan tahun 2010. Laporan itu menyebutkan lebih seribu orang wisman berasal dari Malaysia dan sejumlah negara anggota ASEAN, disusul wisman asal Tiongkok, termasuk wisman dari sejumlah negara Eropa dan Amerika. Sementara jumlah wisatawan nusantara (wisnu) yang mengunjungi Aceh terus meningkat tahun 2011 kurang lebih 500 ribu orang.

Kalangan praktisi wisata Aceh mengatakan, dengan dukungan infrastruktur yang cukup menunjang, terutama akses penerbangan udara internasional dan transportasi darat yang lebih memadai di masa depan Aceh akan memberi kontribusi berarti bagi capaian target kunjungan wisatawan secara nasional. Saat ini, disamping tawaran wisata budaya dan spiritual, Aceh juga terus mengembangkan wisata bahari, wisata alam (eco-tourism) dan wisata tsunami.

Kalangan pakar dari Badan Pariwisata Dunia (United Nations World Tourism Organization -UNWTO) baru-baru ini dalam sebuah konferensi tahunannya di Bali, telah mendorong Indonesia untuk lebih memaksimalkan pengembangan pariwisata berbasis desa atau desa wisata.

Anggota Dewan Etik UNWTO, I Gde Ardika kepada wartawan di Bali mengungkapkan, pengembangan desa wisata bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan, sehingga masyarakat dengan kebudayaanya tidak hanya menjadi obyek pariwisata.

XS
SM
MD
LG