Tautan-tautan Akses

Pelaku Pembunuh Salim Kancil Divonis 20 Tahun Panjara

  • Petrus Riski

Sidang putusan kasus pembunuhan Salim Kancil dengan terdakwa Hariyono (Kepala Desa) dan Madasir (Kepala Lembaga Masyarakat Desa Hutan), di PN Surabaya, Kamis, 23 Juni 2016 (Foto: VOA/Petrus)

Sidang putusan kasus pembunuhan Salim Kancil dengan terdakwa Hariyono (Kepala Desa) dan Madasir (Kepala Lembaga Masyarakat Desa Hutan), di PN Surabaya, Kamis, 23 Juni 2016 (Foto: VOA/Petrus)

Putusan hakim ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu penjara seumur hidup untuk Hariyono dan Madasir, yang merupakan otak pembunuhan berencana terhadap Salim Kancil.

Pengadilan Negeri Surabaya menggelar sidang putusan kasus pembunuhan warga sekaligus aktivis lingkungan asal Desa Selok Awar-awar, Lumajang, Jawa Timur, dengan terdakwa Hariyono selaku Kepala Desa dan Madasir selaku Kepala Lembaga Masyarakat Desa Hutan.

Hakim Ketua Jihad Arkana mengetok palu setelah membacakan vonis terhadap dua terdakwa Hariyono dan Madasir, pada sidang putusan kasus pembunuhan Salim Kancil, warga sekaligus aktivis lingkungan asal Desa Selok Awar-awar, Lumajang.

Keduanya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Selain itu keduanya juga dinyatakan bersalah melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat.

“Menjatuhkan pidana, oleh karena itu kepada terdakwa satu Hariyono bin Salim, dan terdakwa dua Madasir alias Abdul Kholik bin Azwan, dengan pidana penjara masing-masing selama 20 tahun,” kata Jihad Arkanuddin, Hakim Ketua Persidangan Pembunuhan Salim Kancil.

Putusan hakim ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu penjara seumur hidup untuk Hariyono dan Madasir, yang merupakan otak pembunuhan berencana terhadap Salim Kancil. Jaksa Penuntut Umum yang juga Kasie Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lumajang, Na’imullah, masih akan memikirkan langkah yang akan diambil terkait putusan hakim itu.

“Tertinggi kan ada tiga. Kalau 340 perencanaan itu kan hukuman mati, seumur hidup, dan 20 tahun. 20 tahun itu maksimal terhadap hukuman bagi seseorang. Kalau puas gak puas karena itu ada waktu berpikir, kita pergunakan waktu berpikir kita untuk melakukan banding atau tidak nanti,” jelas Na’imullah.

Salah satu terdakwa yang merupakan Kepala Desa Selok Awar-awar, Hariyono, menolak semua tuduhan yang didakwakan kepada dirinya, karena dia mengaku tidak pernah merencanakan pembunuhan itu.

“Tidak sesuai, tidak sesuai. Tidak pernah, tidak pernah saya merencanakan membunuh seseorang, tidak pernah saya,” kata Hariyono, Kepala Desa Selok Awar-awar, terdakwa pembunuhan Salim Kancil.

Sementara itu istri almarhum Salim Kancil, Tijah mengatakan, dirinya tidak menerima putusan hakim atas pelaku pembunuhan suaminya, karena dinilai jauh dari rasa keadilan. Bahkan Tijah berencana, akan mengadukan kasus ini kepada Presiden Joko Widodo.

“Tidak adil, sangat tidak adil, saya tidak terima, saya kehilangan suami saya, enak pelaku itu, enak ketawa-ketawa kan istrinya sama anaknya bisa ketemu setiap hari, meski tidak dirumah tapi disini kunjung, kalau saya mau kunjung kemana,” kata Tijah, sambil menahan emosi.

Meski tetap menolak putusan hakim yang menghukum ringan pelaku pembunuhan Salim Kancil, Tosan yang merupakan korban selamat dari peristiwa penganiayaan dan pembunuhan itu, meminta pemerintah membuka mata terhadap ancaman kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang pasir di Lumajang.

“Pembunuhan Salim Kancil dan pembantaian Tosan tolong dikesampingkan dulu, berantas itu para penambang. Saya tidak apa-apa biarpun ini perut saya robek, Salim Kancil sudah mati. Pertambangan yang harus diberantas. Penambang bukan Hariyono saja,” kata Tosan, warga dan aktivis Lingkungan Selok Awar-awar.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur, Rere Christanto mengatakan, putusan hakim seperti ini menjadi bukti lemahnya perlindungan hukum bagi warga dan aktivis, yang memperjuangkan kelestarian lingkungan di setiap daerah. Penataan lingkungan yang lebih baik di masa mendatang, juga dikhawatirkan akan sulit terwujud bila pengadilan kalah dengan para pelaku perusakan lingkungan.

“Karena bagaimanapun kasus ini adalah tolak ukur proses pengelolaan lingkungan di masa mendatang. Kalau dalam proses kali ini kemudian pengadilan kalah terhadap mafia pertambangan, maka di masa mendatang seluruh aktivis yang melakukan penolakan terhadap pertambangan atau industri-industri ekstraktif lainnya, juga kemudian tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai,” kata Rere Christanto. [pr/lt]

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG