Tautan-tautan Akses

Pejabat HAM PBB: Kedua Pihak di Suriah Lakukan Kejahatan Perang

  • Margaret Besheer

Menurut Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Navi Pillay, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Suriah telah dan masih terus dilakukan, dan harus diselidiki (foto: dok).

Menurut Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Navi Pillay, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Suriah telah dan masih terus dilakukan, dan harus diselidiki (foto: dok).

Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Navi Pillay, mengatakan kepada DK PBB hari Jumat, ia yakin kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan kedua pihak dalam konflik di Suriah.

Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Navi Pillay, mengatakan kepada 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, lebih dari 60.000 warga Suriah tewas dalam konflik di negara itu, dan kejahatan keji, seperti perkosaan, pembunuhan, penculikan dan perekrutan anak-anak menjadi tentara, masih terus terjadi. “Saya memberi tahu Dewan Keamanan bahwa berdasarkan informasi yang saya terima dan yang dikumpulkan Komisi Penyelidik – saya yakin, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan telah dan masih terus dilakukan, dan harus diselidiki,” paparnya.

Ini bukan pertama kali komisaris HAM itu menyerukan agar situasi di Suriah itu diajukan ke Mahkamah Kejahatan Internasional. Ia mengatakan akan terus menyerukan tindakan itu, karena PBB tidak mendukung hak kekebalan dalam pelanggaran-pelanggaran berat HAM itu.

Pillay didukung oleh para duta besar Dewan Keamanan dari Prancis, Inggris, Australia, Luksemburg, dan Korea Selatan, yang melancarkan seruan bersama atas masalah itu agar diajukan ke Den Haag. Duta Besar Inggris Mark Lyall Grant berbicara atas nama kelima negara itu, yang bersama ke 53 negara lain minggu ini menandatangani surat kepada ketua Dewan Keamanan PBB, menyerukan rujukan itu. Ia mengatakan, “Dalam menghadapi jumlah korban mati yang demikian besar dan bungkamnya Dewan Keamanan, kami merasa perlu angkat bicara mengenai perlunya pertanggungjawaban atas perisitiwa itu dan mengirim pesan jelas bahwa masyarakat internasional tidak akan tutup mata terhadap kekejaman yang dilakukan di Suriah. Tanpa pertanggungjawaban, tidak akan ada perdamaian yang berkesinambungan.”

Duta Besar Lyall Grant mengakui bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara ke-15 negara anggota Dewan Keamanan tentang rujukan itu. Beberapa negara anggota, termasuk Rusia dan Tiongkok yang punya hak veto, bukan penandatangan perjanjian Mahkamah Kejahatan Internasional.

Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan, Valerie Amos, juga menguraikan hal ini dalam pertemuan tertutup Dewan Keamanan. Setelah itu, ia mengatakan kepada wartawan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan di Suriah meningkat. “Saya juga sudah berbicara dengan pengungsi-pengungsi perempuan yang mengangkat isu ini, dan mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka melarikan diri dari Suriah karena ketakutan, bukan apa yang mungkin terjadi atas diri mereka, tetapi khususnya bagi anak-anak perempuan mereka,” ujarnya.

Ia juga menyatakan prihatin atas dampak negatif musim dingin yang buruk terhadap mereka yang berada di Suriah dan para pengungsi di negara-negara tetangga, dan mengatakan PBB membutuhkan pendanaan segera bagi bantuan kemanusiaan sebesar 1,5 miliar dolar.
XS
SM
MD
LG