PBB telah mendapatkan pinjaman yang memungkinkan staf Kamboja yang mogok kerja di pengadilan kejahatan perang Khmer Merah dapat kembali bertugas.
Sekitar 250 pekerja lokal di pengadilan yang didukung PBB itu meninggalkan pekerjaan mereka awal bulan ini, karena belum dibayar pemerintah Kamboja sejak Juni. Hal tersebut merupakan kemunduran terbaru bagi pengadilan itu, yang juga menghadapi tuduhan salah urus dan korupsi sejak pembentukannya pada tahun 2006.
PBB mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya telah berhasil memperoleh pinjaman dari "donor utama" yang dapat digunakan untuk membayar upah pekerja yang tertunggak itu. Juru bicara Lars Olsen mengatakan perolehan dana ini akan memungkinkan para staf pengadilan kejahatan perang Khmer Merah untuk kembali bekerja.
Pernyataan itu juga menyerukan agar Kamboja "memenuhi kewajiban" untuk membayar gaji para staf nasional, dan memperingatkan bahwa aksi mogok berkelanjutan dapat menunda proses peradilan dan melemahkan fungsi pengadilan.
Sekitar 250 pekerja lokal di pengadilan yang didukung PBB itu meninggalkan pekerjaan mereka awal bulan ini, karena belum dibayar pemerintah Kamboja sejak Juni. Hal tersebut merupakan kemunduran terbaru bagi pengadilan itu, yang juga menghadapi tuduhan salah urus dan korupsi sejak pembentukannya pada tahun 2006.
PBB mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya telah berhasil memperoleh pinjaman dari "donor utama" yang dapat digunakan untuk membayar upah pekerja yang tertunggak itu. Juru bicara Lars Olsen mengatakan perolehan dana ini akan memungkinkan para staf pengadilan kejahatan perang Khmer Merah untuk kembali bekerja.
Pernyataan itu juga menyerukan agar Kamboja "memenuhi kewajiban" untuk membayar gaji para staf nasional, dan memperingatkan bahwa aksi mogok berkelanjutan dapat menunda proses peradilan dan melemahkan fungsi pengadilan.
