Tautan-tautan Akses

PBB: Perang Lawan Teror Tak Boleh Remehkan HAM

  • Lisa Schlein

Ketua Komisi Tinggi PBB urusan HAM, Zeid Raad Al Hussein (foto: dok).

Ketua Komisi Tinggi PBB urusan HAM, Zeid Raad Al Hussein (foto: dok).

Ketua Komisi Tinggi PBB urusan HAM, Zeid Ra'ad Al-Hussein memperingatkan perjuangan melawan teror tidak boleh dijadikan alasan untuk meremehkan HAM dan demokrasi.

Ketua Komisi Tinggi PBB Untuk Urusan HAM, Zeid Raad Al Hussein memperingatkan bahwa reaksi berlebihan terhadap aksi kekerasan para ekstrimis, berpotensi mengikis sistem keamanan global yang dibangun sejak 70 tahun lalu guna menghindarkan bencana perang.

Dalam pidato di hadapan 47 anggota Komisi Tinggi PBB Urusan HAM, Zeid Raad Al Hussein mengatakan upaya negara untuk memerangi teroris mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM berskala luas terhadap rakyat yang sedianya mereka bela.

Al Hussein mengatakan operasi kontra-teroris yang tidak proporsional dan brutal, melanggar norma-norma demokrasi dan beresiko menjadi perangkat propaganda teroris.

Dalam pidatonya, Al Hussein menyebut sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok teroris seperti milisi ISIS dan Boko Haram. Al Hussein menggambarkan tindakan pembunuhan, penyiksaan dan tindakan-tindakan ekstrim yang kejam lainnya terhadap perempuan dan anak-anak, serangan genosida terhadap kelompok-kelompok etnis dan keagamaan, serta penghancuran warisan-warisan budaya.

Walaupun semua tindakan itu menjijikkan, Al Hussein mengatakan tanggapan apapun terhadap aksi kekerasan para ekstrimis itu harus terarah, proporsional dan legal supaya bisa efektif.

“Kampanye-kampanye militer, sanksi-sanksi keuangan dan upaya-upaya untuk menyumbat arus masuk senjata – seperti Perjanjian Perdagangan Senjata PBB – mungkin bisa jadi solusi. Tetapi tindakan lain juga dibutuhkan guna membendung akar penyebab yang memicu konflik-konflik tersebut. Kita harus mengakui bahwa banyak orang bergabung dengan gerakan ekstrimis ini bukan karena mereka tiba-tiba dihipnotis,” kata Al-Hussein.

Al Hussein mengatakan ekstrimisme dipupuk oleh ideologi. Ditambahkannya, orang-orang yang terpinggirkan oleh pemerintahan tirani, ditindas, dan didiskriminasi selama bertahun-tahun adalah kelompok yang rentan terhadap bujukan dan pesan-pesan propaganda kelompok ekstrimis – seperti ISIS – yang menjanjikan alternatif, dan kehidupan yang lebih baik dan bermakna di masa depan.

“Banyak yang direkrut masuk menjadi anggota ISIS – yang berasal dari lebih 50 negara – saya yakin, tertarik oleh propaganda bahwa mereka adalah kaum yang terpinggirkan dan karenanya ingin membantu kelompok itu. Dipenuhi rasa kemarahan terhadap apa yang mereka anggap sebagai perlakuan yang tidak adil, mereka mungkin yakin telah bergabung untuk melindungi warga yang dianiaya. Fakta bahwa sebagian besar korban ISIS adalah sesama warga Muslim yang tidak mendapat publikasi luas. Kampanye yang serius untuk mendiskreditkan ISIS harus memanfaatkan fakta-fakta seperti itu,” tambahnya.

Zeid Raad Al Hussein juga mencatat keprihatinan mendalam tentang pembatasan kebebasan berpendapat dan menyusutnya ruang demokrasi di beberapa negara seperti di Armenia, Bangladesh, Burundi, Repulik Demokratik Kongo, Mesir, Hungaria, Rusia dan Venezuela.

Selanjutnya, Al Hussein juga menyesalkan terus terjadinya pelaksanaan hukuman mati di seluruh dunia dan menyorot sejumlah kasus pelanggaran HAM serius di negara-negara seperti Republik Afrika Tengah, Korea Utara, Meksiko , Sudan dan Sudan Selatan.

Hal-hal tersebut dan isu-isu lainnya akan diperdebatkan dan dipaparkan dalam sesi sidang Dewan HAM yang akan berlangsung hingga akhir Maret ini.

XS
SM
MD
LG