Tautan-tautan Akses

PBB Imbau Senegal Kaji Ulang Ekstradisi Mantan Pemimpin Chad

  • Scott Stearns

Mantan pemimpin Chad Hissene Habre (kiri) di Dakar, Senegal, tahun 2005.

Mantan pemimpin Chad Hissene Habre (kiri) di Dakar, Senegal, tahun 2005.

Komisaris Tinggi PBB meminta Senegal agar mempertimbangkan lagi keputusannya untuk memulangkan diktator Chad Hissene Habre, yang dijatuhi hukuman mati di Chad atas tuduhan penyiksaan dan pembunuhan lawan-lawan politiknya.

Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Navi Pillay mendesak pemerintah Senegal agar mengkaji ulang keputusannya untuk mengekstradisi mantan pemimpin Chad, yang tinggal di Dakar sejak ia disingkirkan dari kekuasaan lebih dari 20 tahun lalu.

Dalam pernyataan tertulis, Pillay mengatakan bahwa Senegal, sebagai negara penandatanganan Konvensi Anti-Penyiksaan, tidak boleh mengekstradisi siapa pun ke negara “di mana ada kemungkinan besar orang tersebut akan berada dalam bahaya karena menjadi sasaran penyiksaan”.

Pillay mengatakan Senegal, setidaknya, harus mendapat jaminan sidang peradilan yang jujur dari pemerintah Chad. Ia mengatakan mengirim balik Habre tanpa jaminan itu “kemungkinan melanggar hukum internasional.”

Komisi pencari fakta tahun 1992 di Chad mendapati Habre bertanggung jawab atas penyiksaan meluas dan tewasnya sedikitnya 40.000 orang. Senegal menjadikan Habre tahanan rumah tahun 2005 ketika ia dituduh oleh pengadilan Belgia melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang didasarkan pada dakwaan-dakwaan yang diajukan oleh warga Chad yang tinggal di Belgia.

Tahun 2008, Chad mengadili Habre in absentia dan menjatuhi hukuman mati atas tuduhan berencana menggulingkan pemerintah Chad.

Uni Afrika mengatakan jika Senegal tidak bisa mengadili Habre, ia harus diekstradisi ke Belgia atau dikirim balik ke Chad apabila hukuman mati terhadapnya dicabut dan ia bisa dijamin mendapatkan penyidangan yang jujur.

Pengacara Habre, El Hadj Diouf, mengatakan keputusan Presiden Wade untuk mengekstradisi mantan pemimpin Chad itu adalah untuk menghancurkannya.

Diouf mengatakan keputusan itu sama dengan menculik Hissene Habre and menyanderanya untuk dikirim ke penguasa Chad Idriss Deby. Diouf mengatakan kliennya akan segera dihukum mati di N’Djamena. Ia mengatakan keputusan ekstradisi oleh Senegal itu tidak punya dasar hukum.

Kelompok-kelompok HAM juga menyampaikan keprihatinan mengenai keputusan itu. Alioune Tine, ketua Organisasi HAM Afrika dan telah bekerja dengan banyak penyintas pada masa kekuasaan Habre yang sekarang tinggal di Senegal mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon harus meminta Presiden Wade agar menarik keputusannya karena bertentangan dengan Konvensi Internasional Melawan Penyiksaan. Tine mengatakan kita tidak bisa mengirim seseorang ke negara yang mempraktikkan penyiksaan dan menjatuhi hukuman mati.

Amnesty International mengatakan Senegal telah mencegah penyidangan Habre sejak lama, meskipun punya kewajiban internasional untuk melakukannya. Kelompok itu mengatakan mengirim balik Habre ke Chad saat ini, di mana ia menghadapi hukuman mati dan penyidangan yang tidak jujur, tidak akan menghasilkan keadilan bagi ribuan peyintas yang mengalami pelanggaran HAM dalam delapan tahun kekuasaannya.

XS
SM
MD
LG