Tautan-tautan Akses

PBB Kritik Pengadilan atas Mantan Presiden Maladewa

  • Lisa Schlein

Para pendukung oposisi melakukan unjuk rasa menuntut pembebasan mantan presiden Maladewa Mohammad Nasheed, dalam aksi di Male', Jumat (1/5).

Para pendukung oposisi melakukan unjuk rasa menuntut pembebasan mantan presiden Maladewa Mohammad Nasheed, dalam aksi di Male', Jumat (1/5).

Kantor HAM PBB menyerukan bahwa pengadilan atas mantan presiden Maladewa, Mohammad Nasheed, sangat tidak adil.

Delegasi PBB, yang baru saja kembali dari sebuah misi ke republik kepulauan Maladewa, mendapati bahwa hukuman atas mantan presiden itu dijatuhkan secara sewenang-wenang dan tidak proporsional dengan kejahatan yang dituduhkan.

Pada bulan Maret, majelis beranggotakan tiga hakim menyatakan mantan presiden Maladewa Mohammad Nasheed bersalah karena memerintahkan penangkapan seorang hakim ketua pada bulan Januari 2012. Pengadilan menghukum Nasheed dengan vonis 13 tahun penjara.

Ketua HAM PBB urusan supremasi hukum, Mona Rishmawi, mengepalai sebuah misi ke Maladewa. Dia mengatakan sidang pengadilan Nasheed kelihatannya bias secara politik, tidak memadai dan mendapat tekanan dari luar.

“Satu hal yang sangat menonjol adalah bahwa Nasheed tidak diperkenankan mengajukan pembelaan dalam bentuk apapun. Dia dianggap bersalah sejak semula. Pengadilan dilangsungkan dengan sangat cepat dalam tiga minggu – dengan sidang setiap malam. Banyak sidang berlangsung tanpa pengacaranya,” kata Rishmawi.

Rishmawi mengatakan para hakim menolak untuk memperbolehkan para pengacara Nasheed untuk membela kliennya, mengatakan mereka yakin tanpa ada keraguan sedikitpun bahwa dia melakukan pelanggaran yang dituduhkannya itu. Karena itu, mereka berpendapat tidak ada gunanya Nasheed mengajukan pembelaan.

Pada bulan Februari, Nasheed dinyatakan bebas dari dugaan memerintahkan penangkapan seorang hakim ketua tindakan yang diancam hukuman maksimum tiga tahun penjara. Tetapi, beberapa hari kemudian, jaksa penuntut umum mengubah proses hukum itu. Dia memerintahkan Nasheed dijerat dan ditangkap kembali berdasarkan UU anti-terorisme, dengan ancaman hukuman sampai 15 tahun penjara.

Rishmawi mengatakan pada VOA bahwa Maladewa tidak memiliki hukum pidana yang layak. Dia mengatakan hakim-hakim memiliki wewenang luar biasa sehingga mereka bisa melakukan apapun.

“Isu utama bagi kami adalah prinsip bahwa persidangan harus adil. Jika seseorang diseret ke pengadilan, terutama pejabat tinggi, proses yang adil adalah isu paling penting. Yang kami lihat adalah peraturannya telah diubah untuk mengakomodir hasil tertentu,” tambahnya.

Rishmawi mengatakan para hakim telah mengurangi tenggat waktu untuk mengajukan banding, dari 90 hari menjadi 10 hari. Dia mengatakan kemungkinan besar para pengacara Nasheed tidak akan punya cukup waktu untuk mengumpulkan semua dokumen dan bahan-bahan bukti, sehingga praktis menghilangkan hak mantan presiden itu untuk naik banding.

Delegasi PBB itu mewawancarai Nasheed dalam sebuah tempat penahanan sementara. Setelah divonis, Rishmawi mengatakan Nasheed langsung dipindah ke penjara dengan keamanan tingkat tinggi. Dia mengatakan Nasheed sangat khawatir dengan keamanannya karena dia akan terancam bahaya dari para anggota geng kriminal, yang sebagian adalah musuhnya.

Rishmawi mengatakan delegasi itu memberitahu pemerintah Maladewa bahwa pemerintah bertanggungjawab atas keamanan Nasheed dan bahwa kantor Komisi Tinggi HAM PBB akan terus mengawasinya.

XS
SM
MD
LG