Tautan-tautan Akses

PBB akan Adakan Pertemuan soal Aturan Transaksi Senjata Global


Kebijakan yang mengatur tentang perdagangan senjata dunia dinilai sangat tidak memadai, mempertimbangkan dampak perdagangan senjata yang dapat membahayakan.

Kebijakan yang mengatur tentang perdagangan senjata dunia dinilai sangat tidak memadai, mempertimbangkan dampak perdagangan senjata yang dapat membahayakan.

Delegasi dari lebih dari 150 negara akan bertemu bulan depan di markas besar PBB di New York untuk menyusun rancangan perjanjian perdagangan senjata global yang saat ini dinilai tidak memadai.

Usulan perjanjian yang mengikat secara hukum itu akan menetapkan standar internasional untuk mengatur impor, ekspor dan transfer senjata konvensional - dari kapal induk, senapan mesin dan senjata ringan. Sebagian besar eksportir, seperti Amerika, dan para importir utama, seperti India, akan berpartisipasi.

Daryl Kimball, kepala Asosiasi Pengendalian Senjata, sebuah perusahaan riset swasta, mengatakan, "Dewasa ini lebih banyak peraturan tentang hasil pertanian seperti pisang daripada peraturan tentang penjualan senjata konvensional yang membunuh orang setiap hari melalui konflik bersenjata di berbagai belahan dunia."

Selain senjata konvensional, para pakar seperti Scott Stedjan, penasihat kebijakan senior Oxfam Amerika, mengatakan perjanjian yang dituju juga harus mencakup amunisi.

"Setiap tahun, ada sekitar 12 miliar peluru diproduksi di seluruh dunia Nilai perdagangan secara global sekitar empat miliar dolar,"ungkap Stedjan.

Stedjan mengatakan penting untuk memiliki perjanjian internasional yang mengatur perdagangan senjata dan amunisi.

Menurut para analis aturan itu harus meliputi seperangkat perizinan ekspor yang dipahami bersama dan harus dipatuhi semua negara.

"Dewasa ini lebih banyak peraturan tentang hasil pertanian seperti pisang daripada peraturan tentang penjualan senjata konvensional yang membunuh orang setiap hari melalui konflik bersenjata di berbagai belahan dunia."

Selanjutnya, Daryl Kimball mengatakan, perjanjian dimaksud juga harus mengatasi masalah lain.

"Yaitu kriteria yang tercantum dalam perjanjian, yang harus dipertimbangkan sebelum sebuah negara menyetujui transfer senjata. Ada dukungan luas untuk kriteria yang membutuhkan sebuah negara untuk melihat dampak transfer pada hukum yang berlaku, hukum hak asasi manusia dan juga untuk memastikan bahwa transfer senjata tidak melanggar embargo senjata internasional secara langsung ataupun tidak langsung,” ujar Kimball.

Para pakar sepakat bahwa konflik di Suriah menjadi pemikiran para delegasi saat mereka membahas perjanjian senjata global.

Rusia - pedagang besar senjata internasional dan penyedia utama senjata untuk Suriah - akan mengirim delegasi di konferensi itu.

Kimball mengatakan Moskow masih terikat kontrak penjualan senjata yang ditandatangani dengan Damaskus sebelum konflik dimulai.

Baru-baru ini, Duta Besar Amerika untuk PBB, Susan Rice mengatakan sementara hal itu “disesalkan” penjualan senjata Rusia ke Suriah itu legal.

Dan pejabat Rusia, termasuk Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, telah secara konsisten mengatakan senjata yang diberikan kepada Suriah tidak memberikan kontribusi pada kekerasan bersenjata di negara itu.

Tapi banyak analis militer Barat mengatakan senjata yang diberikan Rusia kepada Suriah dapat digunakan terhadap warga sipil.
XS
SM
MD
LG