Tautan-tautan Akses

AS

Partai Republik DPR AS Janjikan Proses Anggaran Lebih Tepat Waktu

  • Michael Bowman

Gedung Capitol, Washington DC (Foto: dok).

Gedung Capitol, Washington DC (Foto: dok).

Setelah bertahun-tahun bertikai mengenai anggaran, DPR menyerahkan RUU anggaran sebesar 1,1 triliun dolar kepada Presiden Obama tanpa banyak keberatan berarti.

Setelah ibukota Washington diguncang oleh laporan mengenai metode interogasi kejam CIA, para pejabat Washington sedikit lega setelah DPR menyetujui hampir seluruh pendanaan federal untuk tahun anggaran berikutnya.

Setelah bertahun-tahun bertikai mengenai anggaran, DPR menyerahkan RUU anggaran sebesar 1,1 triliun dolar kepada Presiden Obama tanpa banyak keberatan berarti.

RUU anggaran tersebut memastikan berlanjutnya pendanaan bagi operasi-operasi militer Amerika, prioritas-prioritas kesehatan termasuk miliaran dolar untuk melawan Ebola dan sejumlah operasi federal mulai dari diplomasi sampai pertanian dan transportasi.

Tahun lalu, pertikaian anggaran antar partai menyebabkan ditutupnya kantor-kantor pemerintah selama 16 hari. Ketua DPR John Boehner memperingatkan agar hal itu tidak terulang kembali. "Kalau kita tidak menyelesaikannya hari ini kita akan tetap disini sampai hari Natal," katanya.

DPR yang dikuasai Partai Republik mensahkan RUU tersebut hari Kamis lalu dengan hanya 13 suara menentang. RUU tersebut kemudian diajukan ke Senat dimana sebagian Partai Demokrat mengeluhkan mengenai ketentuan yang akan mengurangi hambatan pada cara-cara bank besar seperti Citigroup dalam menjalankan operasi keuangannya.

Menurut Senator Elizabeth Warren perubahan itu bisa memicu terulangnya kembali krisis finansial tahun 2008. "Kebijakan Washington sudah sangat menguntungkan bagi para miliarder, perusahaan-perusahaan besar, pengacara dan pelobi. Tapi bagaimana dengan keluarga yang hidup pas-pasan yang melihat uang pajak mereka digunakan untuk menyelamatkan Citigroup enam tahun lalu. Kita disini untuk mewakili kepentingan keluarga-keluarga itu," jelasnya.

Sementara itu banyak kalangan Republik terus mengecam Kepres Presiden Obama yang melindungi jutaan pekerja ilegal dari ancaman deportasi. Sebagai konsesi, RUU anggaran yang mendanai kantor yang mengurusi masalah-masalah imigrasi hanya berlaku sampai bulan Februari, ketika Partai Republik akan mengambil alih kekuasaan baik di DPR maupun Senat dan mungkin akan menggunakan kewenangan anggaran mereka untuk mematahkan Kepres itu.

Tapi konsesi itu tidak memuaskan Senator Partai Republik Jeff Sessions. "Kita harus mempertimbangkan kerugian ekonomi akibat amnesti presiden yang tidak konstitusional itu. Dengan melanggar hukum dan keinginan rakyat Amerika, Presiden memerintahkan dikeluarkannya lima juta ijin kerja bagi mereka yang berada disini secara ilegal. Para pekerja ilegal ini sekarang bisa bersaing dalam bidang pekerjaan apapun di Amerika," jelas Jeff Sessions.

Menurut Senator Ben Cardin, RUU yang dirundingkan oleh anggota senior kedua partai di DPR dan Senat itu adalah kompromi yang tidak memuaskan siapapun tapi akan memungkinkan pemerintah terus beroperasi. "Ini tidak mudah. Kita punya pandangan yang sangat berbeda dalam Kongres ini," kata Ben Cardin.

Senat menyetujui RUU anggaran itu dengan suara 56 lawan 40 Sabtu lalu, menyelesaikan urusan terakhir Kongres untuk tahun 2014. Partai Republik menjanjikan proses anggaran yang lebih tepat waktu dan teratur di Kongres Amerika mulai tahun depan.

XS
SM
MD
LG