Komisi Pemilu Thailand telah menyerukan setidaknya penundaan satu bulan pemilu dini yang dijadwalkan akan diadakan tanggal 2 Februari, dengan menyebut alasan kerusuhan sipil dan pertumpahan darah dalam hampir tiga bulan demonstrasi besar-besaran di jalan.
Namun, pimpinan Partai Puea Thai yang berkuasa, partai Perdana Menteri Yingluck Shinawatra menolak rekomendasi tersebut hari Senin (27/1), meskipun Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan bahwa penundaan tersebut adalah legal, Jumat lalu (24/1).
Yingluck dijadwalkan akan bertemu dengan para pejabat pemilu hari Selasa untuk membahas tanggal pemilihan.
Perdana menteri itu membubarkan parlemen awal bulan lalu dan menyerukan diadakannya pemilu dini dalam upaya untuk mengakhiri protes berminggu-minggu oleh para demonstran anti-pemerintah yang ingin dia mundur dan menyerahkan pemerintah ke sebuah dewan yang anggotanya diangkat.
Namun, pimpinan Partai Puea Thai yang berkuasa, partai Perdana Menteri Yingluck Shinawatra menolak rekomendasi tersebut hari Senin (27/1), meskipun Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan bahwa penundaan tersebut adalah legal, Jumat lalu (24/1).
Yingluck dijadwalkan akan bertemu dengan para pejabat pemilu hari Selasa untuk membahas tanggal pemilihan.
Perdana menteri itu membubarkan parlemen awal bulan lalu dan menyerukan diadakannya pemilu dini dalam upaya untuk mengakhiri protes berminggu-minggu oleh para demonstran anti-pemerintah yang ingin dia mundur dan menyerahkan pemerintah ke sebuah dewan yang anggotanya diangkat.
