Tautan-tautan Akses

Parlemen Rusia Tolak RUU Hukuman bagi Kaum Gay

  • Daniel Schearf

Komite parlemen Rusia telah menolak RUU yang mengusulkan hukuman bagi kaum gay atau LGBT yang melakukan 'pamer kemesraan' di depan publik.

Sebuah komite parlemen Rusia telah menolak usulan RUU yang akan memungkinkan denda atau hukuman penjara bagi kaum LGBT yang melakukan 'pamer kemesraan'.

Kelompok-kelompok HAM menyambut baik penolakan RUU tersebut, tetapi juga menyerukan pencabutan UU tahun 2013 tentang "propaganda gay" yang telah mendorong diskriminasi terhadap kaum gay di Rusia.

RUU yang ditolak hari Senin (18/1) itu diusulkan oleh beberapa anggota Partai Komunis di parlemen.

Jika RUU itu disahkan, kaum gay bisa dikenai denda antara $50 dan $65 (sekitar Rp 700 ribu - Rp 900 ribu) jika memamerkan kasih sayang di depan umum. Bahkan jika "ekspresi kasih sayang" itu dilakukan pada lingkungan "lembaga pemberi layanan pendidikan, budaya atau organisasi remaja," kaum gay yang melakukannya bisa menghadapi hukuman penjara hingga 15 hari.

Kelompok HAM, Human Rights Watch (HRW) mengecam RUU yang gagal itu sebagai homophobia (kekhawatiran berlebihan terhadap kaum homo atau gay), serta mengecam upaya menerapkan hukuman bagi warga yang berusaha untuk mengekspresikan identitas mereka.

Menurut HRW, ini adalah kemenangan langka bagi kelompok LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) di Rusia.

"Kami senang komite di parlemen memutuskan untuk menolak RUU homophobia ini," kata Direktur Program Human Rights Watch di Moskow, Tanya Lokshina.

Ia menambahkan, "Namun, parlemen Rusia belum juga mencabut undang-undang 'propaganda gay' yang telah mengakibatkan dampak negatif yang luar biasa bagi kaum LGBT di Rusia."

Undang-undang "propaganda gay" yang disahkan tahun 2013 melarang "promosi pameran kemesraan antara sesama anak di bawah umur," sebuah deskripsi samar yang banyak mendapat kecaman internasional.

Lokshina mengatakan bahwa undang-undang itu telah memicu peningkatan jumlah serangan terhadap komunitas LGBT di Rusia, "Tingkat permusuhan, tingkat intoleransi terhadap kaum LGBT telah meningkat drastis pasca disahkannya 'propaganda gay' sebagai undang-undang," tuturnya.

Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin membela penerapan undang-undang "propaganda gay," dengan mengatakan bahwa UU itu tidak melarang homoseksualitas.

Para aktivis mengatakan bahwa pemerintah menggunakan kelompok LGBT sebagai "kambing hitam" untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari berbagai masalah riil yang dihadapi Rusia, yaitu dengan memobilisasi apa yang disebut "nilai-nilai tradisional Rusia" terhadap pengaruh asing. [pp/dw]

XS
SM
MD
LG