Tautan-tautan Akses

Parlemen Nepal Gagal Rancang UUD Baru


Perdana Menteri Nepal Baburam Bhattarai (Foto: dok).

Perdana Menteri Nepal Baburam Bhattarai (Foto: dok).

Masa jabatan parlemen Nepal berakhir, Minggu (27/5) tengah-malam tanpa menghasilkan UUD Baru, PM Baburam Bhattarai menyerukan pemilu baru.

Nepal hari Senin bersiap-siap menghadapi ketidak-stabilan politik selama berbulan-bulan dan aksi-aksi protes di jalan-jalan setelah parlemen gagal memenuhi tenggat waktu hari Minggu tengah malam untuk menyelesaikan tugas membuat undang-undang dasar baru pasca perang.

Perdana Menteri Baburam Bhattarai hari Minggu mengatakan Majelis Konstituante telah gagal mencapai sasarannya. Dia mengatakan dia akan tetap memegang jabatan sampai terlaksananya pemilu untuk memilih majelis baru. Pemilu dijadwalkan akan diselenggarakan tanggal 22 November.

Pasukan keamanan bersiaga penuh di ibukota, Kathmandu, setelah para demonstran bentrok dengan polisi di luar gedung parlemen hari Minggu.

Majelis Konstituante, dibentuk sejak tahun 2008 setelah penghapusan kerajaan Hindu yang sudah ratusan tahun di Nepal. Majelis yang diberi mandat untuk membuat undang-undang dasar tersebut tidak dapat menyelesaikan tugas mereka meskipun masa jabatan Majelis ini telah diperpanjang empat kali. Mahkamah Agung Nepal menolak perpanjangan masa jabatan berikutnya.

Ke-4 partai utama berusaha menyelesaikan perbedaan pandangan mereka mengenai apakah negara-negara bagian baru yang akan diciptakan oleh undang-undang dasar akan dibuat berdasarkan etnik. Para penentang gagasan itu mengatakan itu akan menyulut kerusuhan lagi.

Sementara batas waktu tengah malam mendekat, ribuan orang berunjuk rasa di luar gedung parlemen di ibukota Kathmandu, dan bentrok dengan polisi. Polisi menggunakan gas air mata dan beberapa orang dikabarkan cedera dalam bentrokan itu.
XS
SM
MD
LG