Tautan-tautan Akses

Parlemen Myanmar Dilantik, Presiden Baru Belum Diketahui

  • Steve Herman

Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi, tengah, berjalan bersama anggota DPR lainnya dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi setelah rapat pada 1 Februari 2016 di Naypyitaw, Myanmar.

Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi, tengah, berjalan bersama anggota DPR lainnya dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi setelah rapat pada 1 Februari 2016 di Naypyitaw, Myanmar.

Para anggota baru Parlemen Myanmar sebagian besar mengenakan pakaian tradisi, hari Senin mengambil sumpah-jabatan di ibukota Naypyidaw. Pengambilan sumpah itu merupakan mukadimah dari pembentukan pemerintah pertama yang dipilih secara demokratis dalam lebih dari setengah abad di negara itu.

"Ini adalah peralihan kelembagaan pertama hasil pemilihan serta keinginan rakyat," kata duta besar Uni Eropa, Roland Cobia yang menyaksikan pengambilan sumpah itu.

Siapa yang bakal menjadi presiden Myanmar menggantikan Jenderal Thein Sein yang pensiun, masih tidak diketahui.

Calon yang paling popular, Aung San Suu Kyi ketua Liga Nasional bagi Demokrasi yang meraih 80% suara dalam pemilihan tanggal 8 November lalu, dilarang Konstitusi menduduki jabatan presiden.

Kalangan politisi berspekulasi ia sedang berunding dengan pihak militer yang masih tetap kuat dan otomatis menduduki seperempat kursi Parlemen, supaya setuju membekukan pasal yang mencegahnya menduduki jabatan tertinggi tersebut.

Parlemen pada akhirnya bulan ini akan memilih presiden dari tiga calon wakil presiden yang diajukan Majelis Rendah dan Majelis Tinggi hasil pemilihan serta para anggota dari pihak militer yang tidak melalui pemilihan.

Tanggal proses pemilihan presiden belum diumumkan, namun sebelum ketua Majelis Tinggi dipilih tidak bakal ada sesuatu yang penting terjadi. Menyusul adalah pemilihan para wakil presiden.

“Kami perlu mengobah atau mencabut undang-undang yang tidak sesuai dengan praktek demokrasi dan kriteria hak asasi bahkan berseberangan dengan persetujuan dan perjanjian internasional atau kesepakatan yang terkait dengan melindungi jiwa dan keselamatan penduduk sipil” kata ketua Majelis Rendah yang baru dipilih Win Myint dari Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD) dalam pidato seusai dilantik hari Senin.

Presiden Thein Sein dan militer sudah menjanjikan peralihan kekuasan yang lancar.

Pasal 59(f) Konstitusi menyebut calon presiden begitu pula ibu dan bapanya harus warganegara Myanmar, dan tidak boleh memiliki suami atau anak yang warganegara asing. Pasal ini jelas mencegah Aung San Suu Kyi yang kedua putranya berkewarganegaraan Inggris.

Pasal tersebut tidak boleh diganti ‘demi kebaikan ibu pertiwi’ kata satu artikel dalam suratkabar militer Myawaddy Daily edisi hari Senin.

Aung San Suu Kyi pernah mengatakan, ia akan berada di atas kepresidenan. Hanya tidak merincinya lebih lanjut atau membayangkan siapa yang disukainya untuk menjadi presiden. [al]

XS
SM
MD
LG