Tautan-tautan Akses

Parlemen India Desak Pemerintah Bertindak atas Dugaan Kejahatan Perang Srilanka


Pemerintahan PM India, Manmohan Singh didesak untuk mengambil pendekatan tegas soal dugaan kejahatan perang di Sri Lanka.

Pemerintahan PM India, Manmohan Singh didesak untuk mengambil pendekatan tegas soal dugaan kejahatan perang di Sri Lanka.

Pemerintah India diminta mengambil pendekatan lebih tegas atas tuduhan-tuduhan terjadinya kejahatan perang di Sri Lanka.

Parlemen India hari Selasa berusaha menekan pemerintah untuk mengambil pendekatan lebih tegas atas tuduhan-tuduhan terjadinya kejahatan perang di Sri Lanka pada tahap-tahap terakhir perang saudara di negara itu.

Ketimbang memperdebatkan masalah-masalah anggaran yang sudah dijadwalkan, sidang parlemen itu harus di hentikan selama beberapa jam setelah anggota parlemen menuntut dukungan terhadap pemungutan suara PBB mendatang mengenai Sri Lanka.

Amerika termasuk pendukung resolusi yang pemungutan suaranya akan dilakukan minggu depan. Dokumen itu menghimbau penyelidikan lebih jauh terhadap dugaan kejahatan perang yang dilakukan militer Sri Lanka dan pemberontak macan Tamil tidak lama sebelum konflik selama 26 tahun itu berakhir bulan Mei 2009 dengan kemenangan militer atas pemberontak.

Menteri Keuangan India Pranab Mukherjee hari Selasa mengisyaratkan India mungkin akan abstain. Ia mengatakan India sejak lama tidak mendukung resolusi khusus negara manapun. Pemungutan suara Dewan HAM PBB itu pada dasarnya hanya simbolis, karena dewan itu tidak punya kewenangan untuk mengadakan penyelidikan secara independen.

Laporan PBB yang dikeluarkan bulan April lalu mengatakan puluhan ribu warga sipil mungkin tewas ketika pemerintah menembaki RS dan sasaran-sasaran sipil lainnya. PBB mengatakan tindakan militer itu bisa mengarah pada kejahatan perang dan menyerukan agar PBB membentuk badan khusus untuk penyelidikan lebih jauh.

Pemerintah Sri Lanka telah menyangkal melakukan kejahatan perang selama konflik itu.

XS
SM
MD
LG