Tautan-tautan Akses

Panja DPR Duga Ada Mafia di Balik Kebakaran Hutan dan Lahan

  • Fathiyah Wardah

Rapat kerja Komisi Hukum DPR dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau di kompleks parlemen di Jakarta, hari Selasa 20/9.(VOA/Fathiyah Wardah)

Rapat kerja Komisi Hukum DPR dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau di kompleks parlemen di Jakarta, hari Selasa 20/9.(VOA/Fathiyah Wardah)

Panitia Kerja Kebakaran Hutan dan Lahan DPR RI menduga ada kekuatan besar seperti mafia di balik musibah tahunan kebakaran hutan dan lahan di Sumatra, terutama di provinsi Riau, Kalimantan, serta daerah lainnya di Indonesia.

Dugaan kuat ini disampaikan Masinton Pasaribu, anggota Panitia Kerja Kebakaran Hutan dan Lahan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dalam rapat dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Provinsi Riau di kompleks parlemen di Jakarta, Selasa (20/9).

Masinton Pasaribu menegaskan negara tidak boleh kalah dengan korporasi dan tidak boleh ada perusahaan mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat.

"Tentu ada kekuatan besar selama ini melakukan pembakaran hutan dan lahan. kekuatan besar ini, menurut saya, harus kita bongkar. DPR harus mengungkap ini semua. Praktek ketidakadilan berlangsung bertahun-tahun ini harus kita hentikan," tegas Masinton.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Noviwaldy Jusman juga memiliki kecurigaan serupa. Noviwaldy Jusman menambahkan pihaknya sangat terkejut dengan terbitnya SP3 (Surat perintah Penghentian Pneyidikan) terhadap 15 perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Riau.

"Itu sedang kami cari tapi kewenangan daerah sangat terbatas. Dengan adanya panja ini kami berharap besar untuk membongkar sebuah hal lebih besar. Pangdam bagus, dan rem cukup bagus, kapolda cukup bagus, tapi kenapa tiba-tiba jadi berubah. Ada kekuatan di belakangnya yang kita tahu tapi tak nampak," papar Noviwaldy Jusman.

Sementara, Ketua Panitia Kerja kebakaran Hutan dan Lahan Benny K. Harman juga heran dengan keluarnya SP3 tersebut.

"Panja ini dibentuk untuk mendapatkan solusi agar tindakan semacam ini tidak terjadi lagi. Kedua, untuk memastikan proses penetapan sebagai tersangka dan proses penerbitan SP3 sesuai tata kelola penegakan hukum yang benar, diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku," kata Benny.

Noviwaldy Jusman menjelaskan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya, DPRD Provinsi Riau membentuk dua panitia khusus soal kebakaran hutan dan lahan serta izin dan monitoring lahan.

Hasil temuan kedua panitia itu adalah dari 5,4 juta hektare kawasan hutan di Riau, hanya tersisa 1,8 juta hektare hutan masih ada pohonnya. Sedangkan sisanya sudah berubah menjadi perkebunan sawit. [fw/em]

XS
SM
MD
LG