Tautan-tautan Akses

Panel Independen Ajukan Rekomendasi untuk Misi Perdamaian PBB

  • Margaret Besheer

Kantor pusat PBB di New York (Foto: dok).

Kantor pusat PBB di New York (Foto: dok).

Sebuah panel independen merekomendasikan perubahan signifikan untuk membantu PBB beradaptasi dengan tantangan yang berkembang pesat yang dihadapinya di tempat-tempat yang rawan di dunia.

PBB memiliki lebih dari 120.000 tentara, polisi dan pasukan penjaga perdamaian sipil di 16 misi di seluruh dunia. Karena banyak krisis terburuk di dunia itu belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir, angka itu kemungkinan tidak akan berkurang dalam waktu dekat.

Panel terdiri atas 16 anggota yang ditunjuk oleh Sekjen PBB dan diketuai oleh mantan presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta itu bekerja selama tujuh bulan, mengevaluasi berbagai keterbatasan misi penjaga perdamaian dan harapan-harapan yang mesti dicapai.

Laporan tersebut diserahkan kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon Selasa pagi, tapi tidak dipublikasikan untuk umum. Ramos Horta berbicara kepada para wartawan tentang isi laporan itu. Dia menekankan bahwa tujuan politik yang jelas harus menjadi pedoman bagi semua operasi penjaga perdamaian PBB.

“Perdamaian tidak dicapai atau ditopang oleh keterlibatan militer atau pelaksanaan hal-hal teknis saja, tapi seringkali solusi dapat ditemukan hanya melalui keterlibatan politik yang memerlukan kesabaran dan dilakukan terus menerus,” kata Ramos Horta.

Dia memperingatkan bahwa misi penjaga perdamaian PBB semakin banyak dikerahkan di tempat-tempat yang bergejolak dan berbahaya, di mana hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada perdamaian untuk dipelihara, dan telah seringkali digunakan karena tidak ada proses perdamaian. Dia mengatakan panel itu merekomendasikan bahwa misi penjaga perdamaian PBB harus selalu dikerahkan sebagai bagian dari proses politik yang lebih luas di mana PBB memegang peran utama.

Ramos-Horta juga menyerukan penggelaran pasukan penjaga perdamaian lebih cepat. Karena tidak memiliki tentara tetap, selama ini diperlukan sekitar sembilan bulan bagi PBB untuk merekrut dan mengirim pasukan penjaga perdamaian.

Guru besar di New York University dan pakar PBB, Dr. Richard Gowan, mengatakan laporan itu memiliki fokus ganda, yakni memperbaiki cara pengelolaan misi penjaga perdamaian serta menjadi peringatan politik.

“Jangan mengirim misi penjaga perdamaian PBB ke tempat-tempat di Afrika Utara dan Timur Tengah di mana misi itu akan menghadapi kelompok-kelompok teroris serius seperti ISIS. Jangan membayangkan bahwa PBB dapat melakukan penegakan perdamaian berskala besar. Perlu dipahami bahwa pasukan penjaga perdamaian merupakan alat yang dapat sangat berguna di negara-negara seperti Liberia atau Haiti, namun masih memiliki berbagai keterbatasan di tempat-tempat yang paling berbahaya,” jelas Dr. Richard Gowan.

Profesor Gowan menambahkan bahwa evaluasi mengenai misi penjaga perdamaian PBB itu hanya akan berdampak nyata jika negara-negara anggota, termasuk yang terbesar seperti Amerika Serikat dan China, bersedia untuk melaksanakan rekomendasi panel itu.

XS
SM
MD
LG