Tautan-tautan Akses

Panel Ilmuwan: Afrika, Kawasan Paling Rentan terhadap Dampak Pemanasan Global

  • Gabe Joselow

Para delegasi dari sekitar 200 negara menghadiri konferensi iklim PBB di Durban, Afrika Selatan, membahas alternatif baru pengganti Protokol Kyoto yang akan berakhir tahun depan (28/11).

Para delegasi dari sekitar 200 negara menghadiri konferensi iklim PBB di Durban, Afrika Selatan, membahas alternatif baru pengganti Protokol Kyoto yang akan berakhir tahun depan (28/11).

Delegasi Afrika menuntut tindakan segera dari semua pihak dalam konferensi iklim PBB di Durban, Afrika Selatan, untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut.

Sebagai tuan rumah KTT iklim PBB (COP17) tahun ini, Afrika berperan penting di antara negara-negara berkembang yang paling terpengaruh oleh perubahan iklim.

Walaupun Afrika menghasilkan karbon dioksida paling sedikit dibanding wilayah lainnya di dunia, namun Afrika dianggap paling rentan terhadap kekeringan, banjir dan peristiwa cuaca ekstrim lainnya yang kata para ilmuwan akan meningkat sambil bumi semakin panas.

Sebuah panel ilmuwan pemenang Hadiah Nobel mengatakan Afrika adalah benua yang menghadapi resiko terbesar dari dampak pemanasan global. Ketua Panel Antar Pemerintah Tentang Perubahan Iklim, Dr. Rajendra Pachauri, hari Rabu menyampaikan data statistik yang menakutkan kepada delegasi di COP17.

"Penilaian kami menunjukkan di Afrika menjelang tahun 2020 antara 75-250 juta orang diperkirakan akan kekurangan air akibat perubahan iklim. Menjelang tahun 2020 hasil pertanian tadah hujan di beberapa negara akan berkurang hingga 50 persen," Ujar Dr. Pachauri.

Pachauri berbicara tentang laporan yang dikeluarkan beberapa tahun lalu oleh IPCC – panel ilmuwan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2007 tentang upaya mereka memahami dan memperkenalkan perubahan iklim kepada masyarakat umum.

Delegasi Afrika di konferensi iklim berupaya mendapat hasil nyata dalam dari kesepakatan yang dipertimbangkan di Durban.

Secara khusus, Kelompok Afrika, yang mewakili 54 negara, sedang melobi periode perpanjangan Protokol Kyoto, perjanjian tahun 1997 yang secara hukum mengikat negara-negara penandatangan untuk memangkas emisi karbon mereka.

Afrika juga menyerukan pelaksanaan Dana Iklim Hijau yang akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek di negara berkembang.

Seyni Nafo, jurubicara kelompok Afrika mengatakan, "Kita membutuhkan periode perpanjangan untuk menghadapi masalah itu, dan pada saat yang sama kita perlu berpikir serius tentang mobilisasi sumber daya keuangan yang diperlukan untuk beradaptasi. Kita belum berdiskusi tentang hal itu. Diskusinya belum dilakukan dalam proses ini."

Usul tentang Dana Iklim Hijau juga sedang dipertimbangkan. Sebuah komite transisi yang didirikan dalam konferensi PBB sebelumnya di Cancun telah menyiapkan nasakah perjanjiannya. Negara-negara masih berupaya menyiapkan rincian logistik pembiayaan dan pengaturan dana.

XS
SM
MD
LG