Tautan-tautan Akses

Organisasi-Organisasi HAM Desak Dewan HAM PBB Selidiki Sri Lanka


Presiden Mahinda Rajapaksa dalam sebuah parade militer Sri Lanka (foto: dok). Laporan PBB menuduh pemerintah Sri Lanka dan pemberontak Tamil melakukan kejahatan perang selama perang saudara di sana.

Presiden Mahinda Rajapaksa dalam sebuah parade militer Sri Lanka (foto: dok). Laporan PBB menuduh pemerintah Sri Lanka dan pemberontak Tamil melakukan kejahatan perang selama perang saudara di sana.

Amnesty Internasional dan Human Rights Watch mendesak Dewan HAM PBB melakukan tindakan sesuai rekomendasi Sekjen PBB.

Organisasi-organisasi HAM internasional mendesak Dewan HAM PBB untuk memerintahkan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama perang saudara di Sri Lanka.

Amnesty Internasional yang bermarkas di London dan Human Rights Watch yang berkantor pusat di New York hari Selasa meminta Dewan tersebut melakukan tindakan berkenaan dengan rekomendasi Sekjen PBB Ban Ki Moon.

Sekjen PBB telah mengirim laporan kepada Dewan HAM PBB yang bermarkas di Jenewa yang menyebut adanya “bukti-bukti meyakinkan” tentara Sri Lanka dan pemberontak Tamil kemungkinan melakukan kejahatan perang pada bulan-bulan terakhir konflik itu.

Perang saudara Sri Lanka yang berlangsung hampir tiga dekade berakhir bulan Mei 2009 dengan kemenangan militer atas pemberontak Macan Tamil. PBB memperkirakan ribuan warga Tamil tewas dalam fase akhir perang itu.

Dewan HAM PBB harus sepakat untuk memperdebatkan laporan itu sebelum memberi Sekjen mandat untuk melakukan penyelidikan internasional.

Direktur Amnesty International Asia Pasifik, Sam Zarifi hari Selasa mengatakan “kini tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukan tindakan atau penundaan”. Zarifi mengatakan sudah saatnya Dewan HAM bertindak atas temuan-temuan itu dan menindak orang-orang yang bertanggung jawab atas “kekejaman yang sangat besar” di Sri Lanka.

Direktur HAM Asia Brad Adams mengatakan Dewan HAM PBB harus merasa perlu bertindak. Adam mengatakan penyelidikan apapun yang tingkatnya lebih rendah dari penyelidikan penuh PBB merupakan “pengabaian tanggung jawab yang memalukan”.

XS
SM
MD
LG