Oposisi Thailand akan melakukan gugatan hukum atas pemilihan umum hari Minggu (2/2), yang meski berlangsung damai, gagal menyelesaikan konfrontasi politik yang sudah berlangsung beberapa bulan.
Oposisi Partai Demokrat, yang memboikot pemilu itu, mengatakan mereka akan meminta Mahkamah Konstitusi, Selasa, untuk membubarkan partai Pheu Thai yang berkuasa.
Petisi yang akan diajukan oleh Partai Demokrat mengatakan pemerintah telah berusaha “memperoleh kekuasaan melalui cara yang tidak konstitusional” dengan mengadakan pemilu dini.
Petisi yang kedua mengatakan pemilu seharusnya tidak diadakan dalam keadaan darurat yang diberlakukan bulan lalu untuk menanggulangi kekerasan pra-pemilu.
Walaupun tidak ada bentrokan pada hari penyelenggaraan pemilu, partisipasi rakyat dalam pemilu tersebut kurang dari 50 persen. Di banyak daerah, demonstran anti-pemerintah menghambat atau menganggu pemungutan suara.
Demonstran bertekad untuk terus mengenakan tekanan terhadap Perdana Menteri Yingluck Shinawatra agar meletakkan jabatan, walaupun demonstrasi di Bangkok tampaknya semakin berkurang setelah pemilu.
Oposisi Partai Demokrat, yang memboikot pemilu itu, mengatakan mereka akan meminta Mahkamah Konstitusi, Selasa, untuk membubarkan partai Pheu Thai yang berkuasa.
Petisi yang akan diajukan oleh Partai Demokrat mengatakan pemerintah telah berusaha “memperoleh kekuasaan melalui cara yang tidak konstitusional” dengan mengadakan pemilu dini.
Petisi yang kedua mengatakan pemilu seharusnya tidak diadakan dalam keadaan darurat yang diberlakukan bulan lalu untuk menanggulangi kekerasan pra-pemilu.
Walaupun tidak ada bentrokan pada hari penyelenggaraan pemilu, partisipasi rakyat dalam pemilu tersebut kurang dari 50 persen. Di banyak daerah, demonstran anti-pemerintah menghambat atau menganggu pemungutan suara.
Demonstran bertekad untuk terus mengenakan tekanan terhadap Perdana Menteri Yingluck Shinawatra agar meletakkan jabatan, walaupun demonstrasi di Bangkok tampaknya semakin berkurang setelah pemilu.
