Presiden Amerika Barack Obama telah mengesahkan undang-undang yang mengakhiri pengumpulan besar-besaran data percakapan telepon guna mencegah serangan teroris. Obama menyatakan undang-undang baru itu akan melindungi kebebasan sipil dan keamanan nasional.
Sebelumnya hari Selasa (2/6), Senat Amerika meloloskan legislasi itu dengan 67 suara mendukung berbanding 32 menolak. DPR sebelumnya telah menyetujui aturan tersebut.
Berdasarkan undang-undang baru itu, perusahaan-perusahaan telepon Amerika, dan bukannya Badan Keamanan Nasional (NSA), yang akan mengumpulkan dan menyimpan catatan percakapan telepon warga negara Amerika. Para penyelidik federal nantinya memerlukan perintah pengadilan untuk memeriksa catatan tersebut jika mereka curiga seseorang menghubungi teroris atau tersangka teroris.
Pemerintah mulai menyimpan catatan nomor telepon, bukannya isi percakapan, tidak lama setelah serangan teroris 11 September 2001 di New York dan Washington.
Para pengecam menyatakan program itu merupakan pelanggaran privasi karena jutaan rakyat Amerika yang percakapannya diteliti dengan cermat tidak terkait dengan terorisme.
Kewenangan pemerintah untuk memantau percakapan telepon berakhir pekan ini. Undang-undang baru itu merupakan kompromi meskipun para legislator dari kedua partai menyatakan sistem yang baru nantinya kurang aman dan mencabut perangkat penting dalam memerangi terorisme dari pihak federal yang berwenang.
