Negara-negara Muslim dan Barat telah mengatasi perbedaan-perbedaan tajam untuk menyepakati sebuah deklarasi bersejarah PBB, yang menetapkan kode etik untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.
Beberapa negara Muslim dan Vatikan sebelumnya menunjukkan keberatan atas deklarasi Komisi PBB tentang Status Perempuan, tetapi tidak memblokir adopsi deklarasi itu hari Jum’at di markas PBB di New York.
Meskipun deklarasi itu tidak mengikat, para diplomat dan aktivis HAM mengatakan mereka menekankan perlunya negara memulihkan kehidupan perempuan dan anak perempuan.
Deklarasi itu mendesak negara untuk “mengutuk keras” segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, dan untuk menahan diri agar tidak menerapkan kebiasaan/tradisi dengan pertimbangan keagamaan apapun untuk menghindari kewajiban-kewajiban mereka dalam upaya menghapus kekerasan terhadap kaum perempuan.
Rusia, Vatikan, Iran dan negara-negara Muslim lain juga menyampaikan keberatan atas rujukan terhadap hak-hak reproduksi perempuan. Ikhwanul Muslimin di Mesir telah memperingatkan bahwa usulan tersebut akan memicu degradasi masyarakat secara menyeluruh.
Sekjen PBB Ban Ki-Moon mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM yang keji dan ancaman global terhadap kesehatan publik.
Sekjen PBB menambahkan setiap perempuan dan anak perempuan memiliki hak asasi universal untuk bebas dari segala bentuk kekerasan, sehingga dapat menggali potensi dirinya dan mampu meraih mimpi-mimpinya di masa depan.
Beberapa negara Muslim dan Vatikan sebelumnya menunjukkan keberatan atas deklarasi Komisi PBB tentang Status Perempuan, tetapi tidak memblokir adopsi deklarasi itu hari Jum’at di markas PBB di New York.
Meskipun deklarasi itu tidak mengikat, para diplomat dan aktivis HAM mengatakan mereka menekankan perlunya negara memulihkan kehidupan perempuan dan anak perempuan.
Deklarasi itu mendesak negara untuk “mengutuk keras” segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, dan untuk menahan diri agar tidak menerapkan kebiasaan/tradisi dengan pertimbangan keagamaan apapun untuk menghindari kewajiban-kewajiban mereka dalam upaya menghapus kekerasan terhadap kaum perempuan.
Rusia, Vatikan, Iran dan negara-negara Muslim lain juga menyampaikan keberatan atas rujukan terhadap hak-hak reproduksi perempuan. Ikhwanul Muslimin di Mesir telah memperingatkan bahwa usulan tersebut akan memicu degradasi masyarakat secara menyeluruh.
Sekjen PBB Ban Ki-Moon mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM yang keji dan ancaman global terhadap kesehatan publik.
Sekjen PBB menambahkan setiap perempuan dan anak perempuan memiliki hak asasi universal untuk bebas dari segala bentuk kekerasan, sehingga dapat menggali potensi dirinya dan mampu meraih mimpi-mimpinya di masa depan.
