Tautan-tautan Akses

Minoritas Signifikan Korsel Tentang Sanksi Ekonomi Terhadap Korut


Kendaraan Korea Selatan terlihat antri menuju kantor pabean sebelum memasuki kompleks industri Kaesong, Korea Utara (Foto: dok).

Kendaraan Korea Selatan terlihat antri menuju kantor pabean sebelum memasuki kompleks industri Kaesong, Korea Utara (Foto: dok).

Sebuah jajak pendapat publik baru-baru ini di Korea Selatan mendapati adanya dukungan mayoritas untuk menutup Kompleks Industri Kaesong menyusul uji coba nuklir keempat Korea Utara Januari lalu dan peluncuran roket bulan ini.

Minoritas signifikan di Korea Selatan menentang usaha pimpinan Washington dan Seoul untuk memberlakukan sanksi ekonomi keras terhadap pemerintah Kim Jong-un. Mereka mengatakan, pendekatan konfrontasi ini meningkatkan ketegangan regional dan memperingatkan bahwa tindakan penghukuman lebih jauh hanya akan memperburuk kondisi di Korea Utara yang dilanda kemiskinan dan meningkatkan resiko terjadinya perang.

Park Jung-eun dari Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi Partisipatif (PSPD) mengatakan, jika sanksi itu diberlakukan, tidak hanya Korea Utara yang menciptakan suasana ketakutan dan kecemasan, melainkan juga Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Pendapat PSPD mewakili sejumlah besar pengecam Partai Saneuri yang berkuasa, partainya Presiden Park Geun-hye. PSPD yang merupakan aliansi organisasi-organisasi pro-demokrasi dan HAM sering sependapat dengan oposisi politik di Seoul.

Sebuah jajak pendapat publik baru-baru ini di Korea Selatan mendapati adanya dukungan mayoritas untuk menutup Kompleks Industri Kaesong menyusul uji coba nuklir keempat Korea Utara Januari lalu dan peluncuran roket bulan ini. Namun minoritas signifikan, yakni 42 persen partisipan dalam jajak pendapat itu, menentang penutupan kompleks itu.

Park mengklaim bahwa 70 persen dari upah yang diterima 54 ribu buruh Korea Utara dan sumber-sumber dana lain yang dibayarkanke pemerintah Kim Jong Un untuk mengoperasikan bersama fasilitas itu digunakan untuk mendanai program nuklir negara itu.

Para pengeritik mengatakan pemerintah tidak memiliki bukti untuk mendukung pernyataan itu. Menurut mereka, penutupan Kaesong menyengsarakan ratusan ribu warga miskin yang hidup di wilayah itu, ketimbang memangkas dana bagi program nuklir Korea Utara atau menekan pemerintah Kim Jong Un untuk mematuhi sanksi PBB. [ab]

XS
SM
MD
LG