Tautan-tautan Akses

Meski Ditolak Israel, Indonesia Resmi Dirikan Konsulat Kehormatan RI untuk Palestina


Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 15 Maret 2016, menjelaskan soal Konsulat Kehormatan RI untuk Palestina. (Foto: VOA/Andylala)

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 15 Maret 2016, menjelaskan soal Konsulat Kehormatan RI untuk Palestina. (Foto: VOA/Andylala)

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan pendirian konsulat kehormatan Republik Indonesia di Palestina bukan urusan Israel.

Pemerintah Indonesia telah mendirikan konsulat kehormatan Republik Indonesia (RI) di Ramallah, Palestina. Meski demikian peresmian konsulat kehormatan ini tidak dilakukan di Ramallah, Palestina, melainkan di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman, Yordania.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (15/3) menjelaskan pihak Israel secara resmi melarang kedatangan dirinya untuk melakukan peresmian konsulat kehormatan ini.

"Judulnya mission accomplished, is done. Is done dalam artian bahwa regardless apapun yang dilakukan Israel untuk tidak mengijinkan saya masuk ke Ramallah, tetapi pelantikan konsul kehormatan Indonesia di Ramallah tetap dapat dilakukan di KBRI kita di Amann. Ini sebenarnya adalah hal yang sudah kita duga sebelumnya," kata Menlu RI Retno Marsudi.

Keputusan untuk tetap melakukan peresmian konsulat kehormatan ini menurut Retno tetap diambil pada Minggu (13/3), meski ada pelarangan dari pihak Israel sehari sebelumnya. Retno menjelaskan selama proses menjelang peresmian, ia terus melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Palestina.

"Dan kita ambil satu keputusan yang saya kira ini adalah satu keputusan yang sangat tepat. Karena misi saya yang diberikan oleh Presiden adalah melantik konsul kehormatan. Dan pelantikan itu tetap dapat dilaksanakan," lanjutnya.

Retno Marsudi menegaskan, belum ada permintaan secara resmi dari Israel untuk bertemu. Pemerintah Indonesia lanjut Retno tidak pernah membahas rencana pendirian konsulat kehormatan ini dengan pihak Israel. Retno menggarisbawahi, pendirian konsulat kehormatan bukan menjadi urusan dari Israel.

"Saya tidak mendengar adanya request itu secara langsung. Tetapi kalo toh ada permintaan itu saya kira untuk saat ini saya belum dapat melakukannya. Saya tidak perlu bicara dengan Israel untuk mendirikan konsul kehormatan. Ini adalah di Ramallah, ini adalah urusan Indonesia dengan Palestina," lanjutnya.

Retno Marsudi menjelaskan hubungan kerjasama antara Indonesia – Palestina khususnya di bidang ekonomi terus mengalami peningkatan. Sejak 2004 hingga 2015 tren peningkatan perdagangan Indonesia-Palestina mencapai 300 persen. Kerjasama bidang ekonomi ini menurut Retno yang menjadi salah satu tugas dari konsul kehormatan Indonesia yang dijabat oleh Maha Abu Shusha, warga Palestina, yang ditunjuk sebagai konsul kehormatan Indonesia untuk Palestina. Selain di bidang kerjasama ekonomi, masalah perlindungan warganegara Indonesia di Palestina juga menjadi cakupan kerja dari konsul kehormatan.

"Dan yang penting lagi adalah masalah proteksi terhadap warganegara Indonesia yang berkunjung ke Palestina. Dalam satu tahun ada kurang lebih 50 ribu orang Indonesia yang melakukan perjalanan ke Palestina. Jadi dengan adanya konsul kehormatan, warga Indonesia akan lebih nyaman. Kalau terjadi apa-apa, ada alamat ada kontak orang yang dapat di raih sesegera mungkin," imbuh Menlu Retno Marsudi.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi, dilarang Israel memasuki Ramallah Palestina, karenamenolak untuk bertemu dengan para pejabat Israel di Yerusalem. Sebelumnya, Menlu Retno berencana ke Ramallah untuk membuka konsulat kehormatan pertama Indonesia di Ramallah Palestina. Di kota itu, dia dijadwalkan bertemu Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki dan Presiden Mahmoud Abbas. Tapi, Israel menolak memberikan visa untuk Retno Marsudi guna memasuki Ramallah.

Media Israel, Haaretz, melaporkan, para pejabat Israel menegaskan bahwa jika Retno ingin mengunjungi Ramallah, maka ia harus bertemu dengan para pejabat Israel di Yerusalem.

Presiden Joko Widodo dalam pertemuan organisasi negara-negara Islam (OKI) beberapa pekan lalu mengeluarkan pernyatan yang cukup keras seputar konflik Palestina-Israel. Presiden Jokowi saat itu menegaskan Pemerintah Indonesia dan dunia Islam,mendesak Israel segera menghentikan aksi pendudukan atas Palestina.

"Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Israel harus segera menghentikan aktivitas dan kebijakan ilegalnya di wilayah pendudukan. Indonesia dan dunia Islam siap melakukan langkah konkret untuk terus mendesak Israel mengakhiri penjajahannya atas Palestina dan menghentikan kesewenang-wenangan di Al Quds Al Sharif," imbau Presiden Joko Widodo.

Beberapa poin kesepakatan yang dihasilkan dalam KTT Luar Biasa OKI ini diantaranya, komitemen bersama mendukung Al Quds Al Syarief (Kota Suci Yerusalem), berupa bantuan finansial bagi Al Quds Fund. Presiden Jokowi yang membacakan hasil keputusan dari pertemuan OKI menegaskan adanya seruan pemboikotan produk Israel dan rekonsiliasi negara Palestina.

"Kami menyerukan pengakhiran penjajahan Israel. Dan pembentukan negara Palestina atas dasar two-state solution. Para pemimpin juga mendukung dilaksanakannya konferensi perdamaian internasional. Dunia Islam mendorong masyarakat internasional untuk melarang masuknya produk Israel. Negara-negara OKI juga mendukung rekonsiliasi negara Palestina," imbuh Presiden Jokowi. [aw/ab]

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG