Tautan-tautan Akses

Mesir Berkecamuk, Presiden Morsi Tetap Berlakukan Dekrit


Para pengunjuk rasa bertahan dengan tendanya di lapangan Tahrir, Kairo sebagai bagian dari protes yang menyuarakan tuntutan dihapuskannya wewenang absolut Presiden Morsi (27/11).

Para pengunjuk rasa bertahan dengan tendanya di lapangan Tahrir, Kairo sebagai bagian dari protes yang menyuarakan tuntutan dihapuskannya wewenang absolut Presiden Morsi (27/11).

Para demonstran di Kairo bentrok dengan polisi, melemparkan bom molotov dan batu dalam kemarahan menentang perampasan kekuasaan politik oleh presiden Morsi, Selasa (27/11).

Para demonstran di Lapangan Tahrir Kairo berdemonstrasi menentang Presiden Mesir Mohammed Morsi, beberapa jam setelah presiden itu mengatakan kepada para hakim agung negara itu bahwa unsur-unsur dekrit barunya yang memberi dirinya kekuasaan dan wewenang lebih besar harus tetap berlaku.

Sebelumnya hari Selasa, para demonstran bentrok dengan polisi, dan melemparkan bom molotov dan batu dalam kemarahan menentang perampasan kekuasaan politik oleh presiden.

Morsi berjanji Senin, kepada Dewan Kehakiman Agung bahwa ia akan membatasi sejumlah wewenang baru yang diklaimnya sendiri untuk masalah-masalah yang menyangkut kedaulatan. Tetapi tidak ada definisi mengenai “masalah-masalah kedaulatan” dimana Presiden Morsi akan punya wewenang mutlak.
Tunggu sesaat...

Morsi memberi dirinya wewenang tersebut dalam dekrit tanggal 22 November yang melarang kehakiman mempertanyakan berbagai keputusannya.

Kelompok-kelompok oposisi telah menuntut pembatalan dekrit Morsi itu. Mereka menuduh Morsi berusaha menjadi diktator seperti pendahulunya Hosni Mubarak, yang digulingkan dalam pergolakan rakyat tahun 2011.

Morsi telah membela diri dengan mengatakan langkah yang diambilnya bersifat sementara untuk mempercepat reformasi yang tertunda oleh tuntutan-tuntutan hukum di bawah sistim kehakiman dengan banyak pejabatnya diangkat dari era Mubarak. Dia mengatakan dekrit itu akan berlaku sampai pemilihan anggota parlemen diadakan sesuai konstitusi yang direvisi yang harus disetujui dalam referendum nasional.
XS
SM
MD
LG