Tautan-tautan Akses

Mesir Batasi Dialog Politik Jelang Pilpres

  • Elizabeth Arrott

Pilpres di Mesir 26-27 Mei, diperkirakan hanya formalitas bagi kemenangan mantan pemimpin militer, Jenderal Abdel-Fattah el-Sissi (foto: dok).

Pilpres di Mesir 26-27 Mei, diperkirakan hanya formalitas bagi kemenangan mantan pemimpin militer, Jenderal Abdel-Fattah el-Sissi (foto: dok).

Para pejabat Mesir terus membatasi lingkup dialog politik sebelum pemilu presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 26-27 Mei mendatang.

Kandidat Presiden Mesir Abdel Fatah el- Sissi mendominasi arena politik. Mantan Panglima militer itu unggul dalam jajak pendapat umum. Satu-satunya saingannya hanya memperoleh dukungan di bawah 10 persen, dan bagi banyak orang yang telah mengenalnya sebagai pemimpin negara itu, kemenangan Sissi akhir bulan ini tampak hanya sebagai formalitas saja.

Tetapi para pejabat Mesir tidak mau mengambil risiko. Dalam hari-hari belakangan, sebuah pengadilan telah melarang partai mantan Presiden Hosni Mubarak ikut dalam pemilu.

Sebelumnya pada tanggal 6 April, Gerakan Pro Demokrasi Mesir yang membantu menggulingkan Mubarak pada tahun 2011, juga telah dilarang.

Dalam wawancara televisi, Sissi sendiri bertekad tidak akan melonggarkan tekanannya terhadap penantang politik utamanya, Ikhwanul Muslimin, kelompok yang dilarang dan sekarang dianggap teroris.

Sissi juga membela peraturan yang melarang keras protes, termasuk protes terhadap peraturan anti protes itu.

"Apa yang kami kemukakan adalah masuk akal: peraturan ini adalah untuk mengatur protes, dan kalau ada yang mengatakan kami tidak akan menerima peraturan itu dan akan memprotesnya, itu berarti kita tidak hidup dalam suatu negara," kata Sissi.

Gagasan mengenai pembatasan semacam itu adalah dianggap tidak masuk akal bagi sebagian orang di negara ini di mana ketidak sepakatan dan aksi protes merupakan katalisator untuk mengadakan perubahan, termasuk jatuhnya Mubarak dan Morsi, dan naiknya Sissi untuk memegang jabatan.

"Kita tidak bisa melarang partai politik atau golongan, atau opini politik manapun. Kita tidak boleh melarang. Itulah yang kami tuntut. Tiap orang harus bisa mengemukakan pendapatnya tanpa pembatasan. Bahkan biarpun dia keliru, kita harus mendengarkan dan membahas hal-hal sampai kita mencapai pengertian yang baik karena akhirnya kita semua menginginkan yang terbaik bagi Mesir,” ujar Hafez, seoang warga Kairo.

Tetapi seperti terlihat dalam hasil jajak pendapat, itu mungkin adalah pendapat minoritas. Kekacauan di Mesir pasca revolusi, dan apa yang dipandang oleh sebagian orang sebagai pelajaran dari Libya dan Suriah, telah menimbulkan sikap toleran terhadap penindasan.

Namun belajar dari sejarah dua Presiden Mesir terakhir, yaitu mendiang Anwar Sadat dan Hosni Mubarak, bahkan dengan kekuasaan luar biasa sekalipun, ternyata tidak berdaya menghadapi pembangkangan dan protes. Jadi belum jelas berapa lama Sissi akan bisa bertahan, bila berhasil terpilih menjadi pemimpin baru Mesir nanti.
XS
SM
MD
LG