Tautan-tautan Akses

Tinggalkan 'Suite' Eksekutif, Thomas Lembong Jadi Menteri Perdagangan RI


Menteri Perdagangan Thomas Lembong (kiri) bersama para menteri kabinet yang baru dilantik lainnya di Jakarta (12/8), Luhut Pandjaitan (Menko Polhukam), Sofyan Djalil (Menteri PPN/Kepala Bappenas), Pramono Anung (Sekretaris Kabinet), Rizal Ramli (Menko Kemaritiman), Darmin Nasution (Menko Perekonomian). (Reuters/Darren Whiteside)

Menteri Perdagangan Thomas Lembong (kiri) bersama para menteri kabinet yang baru dilantik lainnya di Jakarta (12/8), Luhut Pandjaitan (Menko Polhukam), Sofyan Djalil (Menteri PPN/Kepala Bappenas), Pramono Anung (Sekretaris Kabinet), Rizal Ramli (Menko Kemaritiman), Darmin Nasution (Menko Perekonomian). (Reuters/Darren Whiteside)

Presiden Jokowi mengambilnya dari kamar 'suite' eksekutif perusahaan ekuitas privat berbasis Singapura, untuk menjadi bagian dari perombakan kabinet yang lebih luas.

Selama bertahun-tahun Thomas Lembong telah bergaul dengan para banker dan eksekutif ekuitas privat, tapi pada hari Rabu (12/8) ia meninggalkan hal itu untuk mengambil posisi sebagai menteri perdagangan, penunjukan yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor kepada Indonesia.

Pandai berbicara, urban dan memiliki gelar dari Harvard, Thomas tidak seperti politisi serius dan seringkali tidak kompeten yang menjabat posisi menteri.

Namun ia kemudian dipilih oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi mengambilnya dari kamar suite eksekutif perusahaan ekuitas privat berbasis Singapura milik Thomas, untuk menjadi bagian dari perombakan kabinet yang lebih luas, menyusul kritikan terhadap tim ekonomi yang dianggap gagal menghentikan penurunan pertumbuhan ekonomi ke titik paling lambat dalam enam tahun terahir.

‚Äč"Kita menghadapi tantangan ekonomi berat," ujar Thomas dalam pidato setelah pelantikan.

"Presiden, wakil presiden dan para menteri sangat yakin rakyat Indonesia memiliki kekuatan untuk mengatasi hal ini. Ini adalah masalah penggunaan sumber daya alam."

Berusia awal 40an, Thomas telah bekerja di Deutsche Bank dan Morgan Stanley sebelum turut mendirikan perusahaan ekuitas privat Quvat Management yang memiliki spesialisasi dalam modal pertumbuhan dan pembelian, terutama di Indonesia, Malaysia dan Singapura.

"Penunjukan Tom bagus sekali," ujar John Riady, direktur konglomerasi ritel sampai properti Lippo Group, kepada kantor berita Reuters melalui email.

"Saya yakin pasar akan merespon sangat positif terhadap menteri perdagangan yang memiliki pemahaman mendalam mengenai cara kerja pasar-pasar global, fungsi-fungsi bisnis dan memiliki kecintaan terhadap rakyat Indonesia."

Ancaman China

Thomas menjadi menteri perdagangan di saat bisnis sepatu, garmen dan bisnis lainnya di Indonesia kesulitan bersaing dengan barang-barang China, yang bisa menjadi lebih murah lagi akibat devaluasi mata uang yuan minggu ini.

Hubungan Indonesia dengan mitra perdagangan utama Australia juga mendapat ujian ketika negara itu memotong jumlah izin impor ternaknya bulan lalu. Australia memasok sekitar 40 persen dari daging sapi yang dikonsumsi Indonesia tahun lalu.

"Dipilihnya Thomas yang ramah pasar dalam Kementerian Perdagangan adalah positif karena Menteri Perdagangan sebelumnya mengadopsi kebijakan-kebijakan nasionalis yang gagal mendorong ekspor-ekspor negara ini," ujar Achmad Sukarsono, analis dari Eurasia Group.

Thomas adalah perwakilan Indonesia di sebuah grup investor kelembagaan global yang mengawasi triliunan dolar yang mengunjungi Indonesia setelah Presiden Jokowi mulai menjabat tahun lalu.

Setelah Presiden menawarkan peluang investasi dalam sektor infrastruktur kepada grup tersebut, Thomas mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa presiden baru merupakan "magnet besar untuk investor" yang "berbicara dalam bahasa bisnis."

Bahkan sebelum penunjukannya di kabinet, Thomas memberi nasihat kepada para pejabat pemerintah utama mengenai pembiayaan infrastruktur dan mendampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dalam kunjungan ke Beijing awal tahun ini, menurut pihak-pihak yang mengetahui isu ini.

Ia juga merupakan penasihat Presiden Jokowi mengenai perlunya memobilisasi "ratusan triliun rupiah dalam sektor non-bank," terutama dana pensiun dan asuransi, untuk memenuh ambisi-ambisi infrastrukturnya, ujarnya kepada Reuters dalam email bulan Maret.

Pengalaman Thomas dengan lembaga-lembaga pemerintah sejak ia bekerja pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dimana ia membantu membangkitkan sektor perbankan setelah krisis moneter Asia tahun 1998, akan membantunya dalam peran barunya ini, menurut Joel Hogarth, mitra di firma hukum Ashurst LLP.

"Ia merupakan komunikator kelas satu dan saya yakin pengalamannya akan membuatnya menjadi penengah hebat antara Indonesia dan mitra-mitra perdagangan internasionalnya," ujar Hogarth.

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG