Rapat kerja antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI, yaitu komisi yang membidangi masalah energi, di gedung MPR DPR di Jakarta, Selasa (3/2) malam, membahas masalah kinerja dan program yang akan dijalankan Kementerian ESDM, termasuk efisiensi yang harus dilakukan Pertamina.
Menurut anggota DPR, Ramson Siagian dan Danu Ganinduto, Komisi VII DPR RI akan mendukung kinerja Pertamina agar lebih transparan dan efisien.
Hadir pula dalam rapat kerja, Direktur Utama. PT Pertamina, Dwi Soetjipto. Sempat terjadi perdebatan ketika Komisi VII meminta pemerintah dan Pertamina menurunkan harga BBM yang masih mendapat subsidi yaitu jenis solar untuk meringankan masyarakat pengguna solar terutama para nelayan. Saat ini harga solar Rp 6.400 per liter dan komisi VII menyarankan diturunkan menjadi Rp 6.000 per liter. Selain itu berulang kali para anggota menuntut Pertamina melakukan efisiensi agar tidak terus merugikan negara.
Merespons hal yang disampaikan anggota Komisi VII, Menteri ESDM, Sudirman Said menyampaikan pengakuannya bahwa Pertamina banyak mendapat tekanan, meski demikian menteri berjanji akan terus memperbaiki kinerja Pertamina. Bahkan menteri meminta dukungan politik dari DPR RI.
“Pertamina tidak pernah diberi kesempatan yang fair untuk membenahi diri sebagai real corporation, ini sesuatu yang sangat besar menurut saya, kalau pimpinan politik tidak memberikan proteksi yang baik untuk mereka bertahan cukup lama, hanya masalah waktu mereka akan bubar dan kembali pada praktek-praktek yang selama ini sedang kita perangi, ruwetnya jalur subsidi ini bukan soal teknis, ini aspek politik juga, siapa yang memaksa mendaratkan minyak di tempat tertentu itu bukan urusan teknis, jadi selama tidak diberi otoritas teknis untuk menata diri saya kira masalah ini akan terulang dan setiap kali sidang DPR akan menjadi masalah yang tidak pernah tuntas,” kata Sudirman.
Menteri ESDM, Sudirman Said juga memaparkan keterlibatan orang-orang di Pertamina yang punya kedekatan dengan partai politik, berbuat sewenang-sewang terhadap institusi Pertamina. Menteri menegaskan, Kementerian ESDM sudah mengganti para pejabat di Pertamina yang dinilai sangat menganggu dan langkah tersebut masih akan dilakukan terhadap mereka yang menghambat perkembangan Pertamina.
“Saya kira sekarang suasana sudah berbeda tetapi rongrongan dari lingkungan masih tetap ada, orang-orang yang merasa sekarang terancam terus bergerak, tidak berhenti dan kadang-kadang nempel ke political stake holders, seorang manajer bisa menghadap ketua partai untuk mengatai-ngatai Direktur Pertamina, ini sesuatu yang real di lapangan,” tambah Sudirman.
Terkait situasi tersebut, anggota komisi dari Fraksi Partai Gerindra, Ramson Siagian menegaskan Komisi VII DPR siap mendukung Pertamina agar bersih dari orang-orang yang selama ini melakukan tekanan-tekanan.
“Memang kita masih menghadapi turbulence, jangankan Pak Dirut, jangankan pak menteri, Presiden saja masih menghadapi turbulence, jadi disitulah dimanage, environmental management, saya pikir bisalah Pak Dirut sama pak Menteri,” ujar Siagian.
Hal senada juga disampaikan anggota dari Fraksi Partai Golkar, Danu Ganinduto. Ia mengatakan, “Jangan pernah putus asa, kami akan memberikan dukungan, memang ini yang terjadi selama ini harus ada perbaikan, kalau nggak negeri ini rusak. Jadi pada prinsipnya, kita tidak akan menyusahkan Pertamina, yang penting efisien itu memang harus.”
