Tautan-tautan Akses

Menlu AS Serukan Sanksi Lebih Berat kalau Suriah Gagal Laksanakan Kesepakatan


Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton (Foto: dok)

Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton (Foto: dok)

Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton telah menyerukan agar sanksi PBB yang lebih berat dikenakan terhadap Suriah kalau pemerintah negara itu gagal melaksanakan rencana perdamaian yang didukung PBB.

Clinton mengeluarkan seruan itu hari Kamis dalam pertemuan di Paris dengan para 'Sahabat Suriah' yang terdiri dari menteri luar negeri dari 12 negara dan mendukung perlawanan oposisi Suriah terhadap kekuasaan otokratik Presiden Bashar al-Assad.

Clinton mengatakan Washington yakin Dewan Keamanan PBB akan menyetujui embargo senjata terhadap Suriah, mengenakan sanksi keuangan dan larangan berpergian terhadap para pejabat Suriah untuk menggotahkan pemerintahan Assad.

Menurut Clinton, resolusi demikian akan diluluskan berdasarkan bab tujuh Piagam PBB, yang mengesahkan langkah-langkah, termasuk tindakan militer.

Rusia telah dua kali menggunakan veto Dewan Keamanan untuk menghambat usul Barat dan Arab dalam memberlakukan sanksi terhadap pemerintahan Assad, sekutu penting Rusia. Clinton mengatakan dia berusaha membujuk Rusia agar membatalkan tentangannya terhadap sanksi dalam pertemuan sebelumnya hari Kamis dengan menteri luar negeri Rusia, Sergei Lavrov di Brussels. Menurutnya, Lavrov menyadari bahwa Suriah tidak dalam keadaan statis, melainkan sedang memburuk.

Menteri Luar Negeri Perancis Alain Juppe mengatakan 'Sahabat Suriah' yakin rencana perdamaian yang didukung PBB yang dirancang oleh utusan internasional Kofi Annan adalah kesempatan terbaik bagi Suriah untuk menghindarkan perang saudara. Apabila rencana tersebut gagal, koalisi anti-Assad akan mengupayakan alternatif lain untuk menanggulangi krisis Suriah.

PBB mengatakan Suriah telah menanda-tangani persetujuan sementara untuk perluasan misi PBB guna memantau gencatan senjata yang goyah dalam sengketa pemerintah dengan pemberontak yang menimbulkan pergolakan.

Sebuah kelompok kecil tentara PBB yang tidak bersenjata telah mulai memantau gencatan senjata pekan ini. Gencatan senjata mulai berlaku Kamis lalu, tetapi pertempuran telah berlanjut di seluruh negara itu.

Sekjen PBB Ban Ki-moon mendesak Dewan Keamanan agar dengan cepat menyetujui resolusi yang memperluas tim peninjau di Suriah, dari kira-kira 30 menjadi 300 orang petugas. Ban juga meminta kepada Suriah agar bekerjasama dengan pemantau untuk mengupayakan kebebasan mereka untuk bergerak, termasuk penggunaan helikopter.
XS
SM
MD
LG