Tautan-tautan Akses

AS

Menlu AS: Masalah Dana di Palestina Kian Ancam Keamanan


Berbicara di London, Menlu AS John Kerry mengatakan tanpa pendapatan, Otoritas Palestina mungkin menghentikan kerjasama keamanan dengan Israel atau bahkan membubarkan kerjasama itu (21/2). (AP/Laura Lean)

Berbicara di London, Menlu AS John Kerry mengatakan tanpa pendapatan, Otoritas Palestina mungkin menghentikan kerjasama keamanan dengan Israel atau bahkan membubarkan kerjasama itu (21/2). (AP/Laura Lean)

Israel sejak bulan lalu telah menahan penghasilan pajak untuk Otorita Palestina sebagai balasan atas upaya mereka bergabung dengan Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC).

Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan kesulitan finansial yang dialami Otorita Palestina bisa mengganggu keamanan di pihak Palestina dan Israel.

Israel sejak bulan lalu telah menahan penghasilan pajak untuk Otorita Palestina sebagai balasan atas upaya mereka bergabung dengan Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC).

Tanpa dana itu, kata Kerry, Palestina mungkin menghentikan kerjasama keamanan dengan Israel atau bahkan membubarkan kerjasama itu.

Kerry mengutarakan hal itu kepada para wartawan Sabtu (21/2) di London.

Ketika Palestina mengajukan dokumen kepada PBB untuk bergabung dengan ICC, Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyebut langkah itu “sangat signifikan” yang perlu untuk memperoleh keadilan atas berbagai kejahatan terhadap rakyat Palestina.

Mansour mengatakan Palestina menginginkan proses hukum retroaktif oleh ICC, termasuk untuk perang tahun lalu di Gaza di mana hampir 2.200 warga Palestina tewas. Perang itu juga menewaskan 73 orang Israel.

Proses bergabung dengan ICC memerlukan waktu paling tidak 60 hari.

Israel menanggapinya dengan membekukan pendapatan pajak untuk Palestina sebesar US$125 juta. Rakyat Palestina bergantung pada transfer dana bulanan itu dari Israel untuk menjalankan pemerintahan dan membayar gaji pegawai negeri.

Uni Eropa dan Amerika telah mengecam langkah Israel itu.

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG