Tautan-tautan Akses

Mempertanyakan Toleransi di Kota Multikultur

  • Nurhadi Sucahyo

Papan reklame yang ditutup kain putih adalah iklan penerimaan mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana bergambar mahasiswi berjilbab. (VOA/Nurhadi Sucahyo)

Papan reklame yang ditutup kain putih adalah iklan penerimaan mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana bergambar mahasiswi berjilbab. (VOA/Nurhadi Sucahyo)

Sejak lama dikenal sebagai kota tempat bertemunya berbagai etnis dan agama di Indonesia, Yogyakarta akhir-akhir ini melahirkan sejumlah aksi intoleran.

Tahun 2014, Wahid Institute menempatkan Yogyakarta sebagai kota intoleran tertinggi kedua. Setahun kemudian, peringkatnya turun namun masih ada di lima besar, yakni di posisi empat.

Sejumlah lembaga lain seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta juga menyuarakan keprihatinan atas meningkatnya aksi intoleran di kota ini.

Aksi-aksi intoleran tersebut antara lain penyerangan acara diskusi bersama penulis Kanada, Irshad Manji; penyegelan kantor jemaah Ahmadiyah; kampanye anti-Syiah; pembubaran aktivitas Yayasan Rausyan Fikr; pengrusakan dan penyegelan sejumlah gereja, hingga pembubaran kemah pelajar Kristen.

Belum lagi pembubaran acara diskusi atau nonton bersama jika terkait tragedi 1965. Terakhir yang menghebohkan adalah pemaksaan diturunkannya baliho kampus Universitas Kristen Duta Wacana, karena memuat foto mahasiswi memakai jilbab, oleh Forum Umat Islam (FUI) Yogyakarta.

Iklan penerimaan mahasiswa baru Universitas Kristen Duta Wacana yang memperlihatkan mahasiswi berjilbab.

Iklan penerimaan mahasiswa baru Universitas Kristen Duta Wacana yang memperlihatkan mahasiswi berjilbab.

Banyak pihak khawatir dengan kondisi ini, termasuk seorang alumni UKDW, Siti Rofiah, yang juga mengenakan jilbab. Siti mempertanyakan alasan kampus tempatnya kuliah tidak boleh memasang foto perempuan berjilbab dalam balihonya, karena faktanya, banyak Muslim kuliah di sana.

“Pengalaman saya selama kuliah di sana, sebagai minoritas saya merasa biasa-biasa saja. Tidak diperlakukan berbeda, sama saja seperti mahasiswa yang lain. Pelayanannya juga sama, bahkan beberapa kebutuhan khusus yang tidak dibutuhkan oleh mahasiswa lain, justru itu bisa saya dapatkan. Misalnya, meskipun sebagian besar mahasiswa beragama Kristen, tetapi ada tempat shalat," ujar Siti.

Siti menghabiskan masa kecilnya di sejumlah pesantren di Jawa Tengah, menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Walisanga, Semarang, dan lulus dari program Magister Studi Perdamaian dan Transformasi Konflik di UKDW, Yogyakarta.

Ia mengatakan, seharusnya UKDW tidak menuruti permintaan kelompok massa dan menurunkan baliho itu, namun ia paham mengapa pihak universitas melakukannya.

“Saya kira sudah sewajarnya jika mereka memasang baliho atau materi promosi semacam itu, dengan salah satu gambar foto mahasiswi berjilbab, karena memang selama ini mereka sudah melakukan itu. Mereka menerima mahasiswa dengan berbagai latar belakang agama, tidak membatasi hanya mereka yang beragama Kristen," ujarnya.

"Dan saya kira itu justru bagus sebagai kampanye bahwa perguruan tinggi menjadi bagian dari lembaga yang mempromosikan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme. Jadi saya rasa ini justru sesuatu yang sangat baik, yang didorong dilakukan tidak hanya di UKDW saja, tetapi juga di kampus lain.”

Rektor UKDW, Henry Feriyadi, dalam keterangan persnya menyebutkan bahwa baliho bergambar mahasiswi berjilbab bukan hanya kali ini dibuat. Tahun lalu, kampus tersebut juga memakai mahasiswi berjilbab sebagai model. Mereka yang tampil adalah mahasiswi berprestasi dan sama sekali tanpa paksaan, bahkan harus melalui proses seleksi.

“Pemuatan mahasiswi berjilbab dalam promosi mahasiswa baru itu menggambarkan dinamika di kampus. Ada 7 persen mahasiswa Muslim di UKDW, dari total mahasiswa sebanyak 3.800,” ujar Henry.

Pihak UKDW juga mendukung sepenuhnya penciptaan situasi damai, membangun saling pengertian dan mengedepankan dialog, dalam menghadapi perbedaan dan permasalahan bangsa, ujarnya. Kampus juga menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap mahasiswa dalam memeluk dan menjalankan agama masing-masing, tambahnya.

Respon Kepala Daerah

Peneliti dari Program Studi Agama dan Lintas Budaya di Universitas Gadjah Mada, Marthen Tahun, kepada VOA mengaku terkejut dengan peristiwa terakhir di UKDW karena sejak lama Yogyakarta dikenal sebagai daerah pertemuan antaretnis dan antaragama yang hangat. Sejumlah kasus dalam beberapa tahun terakhir menjadi gangguan serius bagi daerah ini, ujarnya.

Marthen mengatakan, dibutuhkan pernyataan tegas dari pemimpin daerah dan aparat keamanan untuk menjamin hidupnya toleransi. Masyarakat mayoritas diam, karena menunggu respon kepala daerah, yang juga memiliki posisi kuat secara budaya.

“Saya pikir efek dari tindakan kelompok masyarakat tertentu, yang seolah-olah mewakili masyarakat banyak itu, membuat orang bertanya lagi, apakah Yogya masih nyaman ditempati atau tidak. Dan kasus UKDW ini mengagetkan bagi kita, karena ini adalah kampus Kristen tetapi punya sejarah panjang perjumpaan dengan umat Muslim, punya kerjasama erat dengan Universitas Islam Negeri, mahasiswanya juga banyak yang Muslim," ujarnya.

"Ketika UKDW yang selama ini tidak pernah dipersoalkan, mulai dipersoalkan oleh kelompok tertentu dengan mengatasnamakan agama, ini menjadi persoalan, bukan hanya bagi UKDW, tetapi bagi masyarakat Yogya, persoalan bagi semua orang.”

Sebagai institusi pendidikan, kata Marthen, komunitas perguruan tinggi di Yogyakarta dituntut mampu memberikan respon yang jelas. Dia mengusulkan adanya acuan yang pasti dan disepakati kalangan perguruan tinggi dalam mengambil tindakan jika aksi intoleran kembali terjadi di masa depan.

“Perlu ada kerja sama antaruniversitas yang peduli pada isu multikultur dan pengelolaan keragaman, isu perjumpaan antar etnis dan agama, untuk merespon hal ini ke depan," katanya.

"Bukan tidak mungkin suatu waktu ada universitas lain menjadi target. Peristiwa kemarin itu menjadi refleksi bahwa siapapun di Yogya yang mengusung isu multikultur itu bisa menjadi target." [uh]

XS
SM
MD
LG