Tautan-tautan Akses

Malaysia, Kuba Tidak Lagi dalam Daftar Hitam Perdagangan Manusia

  • Associated Press

Sampul laporan perdagangan manusia 2015 oleh Departemen Luar Negeri AS 2015 yang dirilis Senin (27/7).

Sampul laporan perdagangan manusia 2015 oleh Departemen Luar Negeri AS 2015 yang dirilis Senin (27/7).

Amerika Serikat mengeluarkan Malaysia dan Kuba dari daftar hitam negara-negara yang gagal melawan perbudakan masa modern, keputusan yang dapat membuka Washington terhadap kritik bahwa politik seringkali mempengaruhi sistem peringkat dalam laporan tahunan perdagangan manusia yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri AS.

Thailand, yang masuk ke dalam daftar hitam bersama Malaysia akibat penyalahgunaan tenaga kerja dalam industri perikanannya, tetap berada di daftar hitam. Ini dapat menjadikan hubungan dengan Thailand, yang biasanya erat, semakin tegang. Kritik menyebut diperbaikinya status Malaysia terkait dengan partisipasi Malaysia dalam pakta perdagangan yang didukung oleh AS antara negara-negara Lingkar Pasifik. Thailand tidak ikut serta dalam pakta tersebut,

Menteri Luar Negeri AS John Kerry dengan resmi meluncurkan penilaian tahunan oleh AS terhadap kinerja pemerintah 188 negara di seluruh dunia dalam memberantas perdagangan manusia dan bentuk-bentuk lain eksploitasi tenaga kerja.

Kuba selama beberapa tahun berada di peringkat terendah, dengan berbagai tuduhan, yang telah ditepis Havana, akibat tuduhan kerja paksa untuk misi pemerintah Kuba di luar negeri. Naiknya peringkat Kuba datang sepekan setelah AS dan Kuba secara resmi memulihkan hubungan diplomatik setelah putusnya hubungan selama setengah abad. Pada akhir bulan Mei, AS juga mengeluarkan Kuba dari daftar negara-negara yang mensponsori terorisme.

Wakil Menteri Luar Negeri Sarah Sewall menyebut kemajuan Kuba dalam mengatasi perdagangan seks, tapi mengutarakan keprihatinannya bahwa pemerintah Kuba telah gagal mengakui masalah kerja paksa. Ia membantah bahwa pertimbangan politik telah mempengaruhi peringkat Kuba dalam laporan.

Laporan tahunan perdagangan manusia ini adalah salah satu dari penilaian tahunan oleh Departemen Luar Negeri dalam topik-topik terkait HAM, namun menjadi satu-satunya yang memberi peringkat bagi negara-negara, yang dapat menimbulkan masalah diplomatik dengan negara-negara yang diberi peringkat buruk. Peringkat disusun berdasarkan tindakan-tindakah yang diambil pemerintah negara bersangkutan, bukan berdasarkan skala masalah di negara tersebut. Di seluruh dunia, lebih dari 20 juta orang diyakini menjadi korban berbagai industri, seperti pertambangan, konstruksi, perdagangan seks, dan layanan rumah tangga.

Presiden Barack Obama kini punya 90 hari untuk menentukan apakah akan menerapkan sanksi terhadap pemerintah negara-negara dalam daftar hitam. Presiden dapat memblokir pemberian bantuan atau menarik dukungan AS bagi pinjaman dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Tapi AS seringkali memilih untuk tidak memberikan sanksi, berdasarkan pada kepentingan keamanan nasional, seperti yang terjadi tahun lalu bagi Thailand dan Malaysia, yang dipandang Washington sebagai mitra-mitra strategisnya di Asia.

Di antara 23 negara yang masih masuk dalam daftar hitam adalah Iran, Libya, Korea Utara, Rusia, Suriah dan Zimbabwe.

Uzbekistan naik peringkatnya setelah dua tahun masuk daftar hitam. Deplu menyambut baik larangan pemerintah terhadap kerja paksa anak-anak saat panen kapas 2014, walaupun menyayangkan masih lazimnya pemaksaan oleh pemerintah terhadap orang dewasa untuk bekerja sebagai buruh panen.

Negara-negara lain yang dikeluarkan dari daftar hitam antara lain Republik Demokratik Kongo, Papua Nugini dan Arab Saudi. Negara-negara yang masuk ke daftar hitam tahun ini adalah Belarus, Belize, Burundi, Perserikatan Komoro, Kepulauan Marshall dan Sudan Selatan.

Naiknya peringkat Malaysia diperkirakan akan mengundang kecaman dari Kongres AS dan para aktivis HAM. Awal bulan ini, 19 Senator AS menulis surat kepada Menlu AS John Kerry yang mendesak agar Malaysia tetap berada dalam daftar hitam. Seratus enam puluh anggota Kongres juga menyatakan keprihatinan mereka, menyebut Malaysia tidak pantas mendapat kenaikan peringkat dan keputusan untuk menaikkan peringkat itu akan tampak dipengaruhi oleh "pertimbangan eksternal."

Malaysia adalah salah satu dari 12 negara yang tergabung dalam Kemitraan Trans Pasifik (TPP), salah satu komponen ekonomi penting dari kebijakan Obama terhadap Asia. Para menteri perdagangan negara-negara yang tergabung dalam TPP, berharap untuk menuntaskan perundingan pakta ini setelah negosiasi selama bertahun-tahun. Peringkat Malaysia menjadi isu karena adanya klausul dalam perundang-perundangan TPP yang melarang presiden untuk melakukan perjanjian perdagangan dengan negara-negara dalam daftar hitam perdagangan manusia.

"Dengan menaikkan peringkat Malaysia, Amerika Serikat mengorbankan para korban perdagangan manusia," ujar Melysa Sperber, direktur Aliansi untuk Mengakhiri Perbudakan dan Perdagangan Manusia. "Ini juga merusak integritas laporan dan membahayakan kredibilitas yang telah dibangun selama bertahun-tahun."

Wakil Menlu Sarah Sewall menyebut semakin ketatnya UU anti-perdagangan manusia dan meningkatnya jumlah penyelidikan dan dakwaan terhadap kasus-kasus perdagangan manusia selama periode laporan, yang berakhir 31 Maret. Tapi ia menyebut jumlah mereka yang divonis bersalah masih rendah - menurun dari 2013.

Seperti halnya Thailand, Malaysia menghadapi kritik internasional atas penanganannya terhadap manusia perahu Rohingya dari Myanmar dan para pengungsi dari Bangladesh. Ribuan kuburan massal dan kandang-kandang bagi para migran ditemukan di bekas-bekas kamp di kawasan hutan di kedua sis daerah perbatasan Thailand dan Malaysia.

Sewall mengatakan penemuan kuburan massal di Malaysia terjadi hampir dua bulan setelah masa laporan berakhir. Ia mengatakan masih banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah Malaysia.

Kedutaan Thailand di Washington "sangat tidak setuju" dengan statusnya di daftar hitam perdagangan manusia. Menurutnya, penilaian tersebut "tidak dengan akurat menggambarkan kenyataan sesungguhnya dan gagal memperhitungkan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah Thailand dalam setahun terakhir.

Hari Jumat, jaksa Thailand mendakwa lebih dari 100 orang, termasuk seorang jenderal angkatan darat Thailand, dalam kasus perdagangan migran.

Thailand juga menjadi sorotan atas kasus perbudakan nelayan. Penyelidikan oleh kantor berita AP selama setahun telah berhasil menyelamatkan 800 orang dari perbudakan untuk kemudian dipulangkan ke negara asal dalam beberapa bulan terakhir. Di bulan April, Uni Eropa memberi Thailand waktu enam bulan untuk memberantas perbudakan terkait dengan industri perikanannya atau terancam menghadapi larangan impor makanan laut.

XS
SM
MD
LG