Tautan-tautan Akses

Resolusi Majelis Umum PBB Kecam Pemerintah Suriah


Majelis Umum PBB mengecam peningkatan penggunaan senjata berat oleh pemerintah Suriah di kawasan permukiman (foto: 3/8).

Majelis Umum PBB mengecam peningkatan penggunaan senjata berat oleh pemerintah Suriah di kawasan permukiman (foto: 3/8).

Majelis Umum PBB hari Jumat (3/8) menyetujui resolusi yang mengecam peningkatan penggunaan senjata berat oleh pemerintah Suriah di pusat-pusat permukiman penduduk.

Majelis Umum PBB menyebut penumpasan luas dan sistematis oleh pemerintah sebagai pelanggaran HAM yang semena-mena. Resolusi Majelis Umum PBB itu disetujui dengan suara 133 lawan 12 dengan 13 negara abstain. Selain mengecam tajam pemerintah Suriah, resolusi itu mengecam seluruh aksi kekerasan, tanpa memandang dari mana datangnya termasuk aksi-aksi terorisme.

Resolusi itu juga memaparkan apa yang dikatakan sebagai kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk menyepakati langkah-langkah guna memastikan pihak berwenang Suriah mematuhi keputusannya. Upaya-upaya negara barat untuk menyetujui resolusi DK yang lebih keras telah di halangi veto Russia dan Tiongkok. Resolusi Majelis Umum tidak bisa di veto tapi tidak mengikat para anggota PBB.

Sekjen PBB Ban Ki-Moon yang berpidato pada Majelis Umum itu memperingatkan kemungkinan perang saudara dalam jangka waktu yang lama akan menghancurkan apa yang disebutnya masyarakat Suriah yang kaya akan keterkaitan.

Ia mengatakan, "Kita semua punya kewajiban terhadap rakyat Suriah, Kita harus menggunakan seluruh upaya damai dalam piagam PBB untuk membantu mereka bersatu dalam proses transisi yang dipimpin rakyat Suriah yang didasarkan pada dialog dan kompromi bukan peluru dan penangkapan."

Perwakilan Suriah di PBB, Bashar Jaafari berbicara melalui penerjemah menggambarkan resolusi Majelis Umum itu menyesatkan dan histeris, dan katanya mengirim pesan yang salah kepada mereka yang disebutnya teroris di Suriah.

"Khususnya tindakan teroris yang mereka lancarkan sebagai alternatif bagi dialog dan penyelesaian damai perselisihan, menikmati dukungan dan semangat negara-negara anggota," kata Jaafari.

Meski demikian Duta Besar Arab Saudi Abdallah Al-Moullimi menyebut persetujuan luas resolusi itu sebagai kemenangan bagi rakyat Suriah. Arab Saudi sebagai ketua kelompok negara Arab di PBB mensponsori resolusi itu.

Kemenangan yang menyakitkan karena kita tidak menginginkan keadaan berkembang sedemikian rupa sampai memerlukan kelompok Arab datang ke Majelis Umum. Tapi itu tetap sebuah kemenangan.

Penentang resolusi itu, termasuk Russia menyebut resolusi itu tidak seimbang berfokus hanya pada pemerintah Suriah. Duta Besar Inggris Mark Lyall Grant menanggapi bahwa resolusi itu tidak seimbang karena situasi di lapangan tidak seimbang.

"Kita tidak boleh lupa bahwa krisis ini telah berlangsung selama 17 bulan. Sebagian besar selama periode itu oposisi bersikap damai, mereka sebelumnya berdemonstrasi menuntut hak-hak mereka yang sah. Rejim Suriah menanggapinya secara brutal dengan menggunakan senjata berat, menggempur kawasan penduduk lingkungan sipil," kata Grant.

Duta besar PBB Susan Rice dalam pernyataan tertulis menyambut baik apa yang dikatakannya pesan kuat Majelis Umum kepada rejim dan rakyat Suriah.
XS
SM
MD
LG