Tautan-tautan Akses

Majelis Tinggi Parlemen India Gagal Loloskan RUU Anti Korupsi

  • Anjana Pasricha

Para aktivis dari Partai Komunis India (CPIML) melakukan unjuk rasa mengecam pemerintah dan RUU Anti Korupsi di New Delhi (29/12).

Para aktivis dari Partai Komunis India (CPIML) melakukan unjuk rasa mengecam pemerintah dan RUU Anti Korupsi di New Delhi (29/12).

Di India, nasib RUU anti korupsi menjadi tidak menentu setelah majelis tinggi parlemen gagal menyetujuinya. Oposisi menuduh pemerintah meredam RUU yang menjadi puncak perdebatan politik dan protes masyarakat di negara itu.

Sehari setelah majelis tinggi parlemen menangguhkan pemungutan suara atas RUU anti korupsi, pemerintah mendapat kritikan keras.

RUU yang telah disetujui majelis rendah parlemen, bertujuan untuk menetapkan ombudsman atau penyelidik independen untuk menyelidiki korupsi di kalangan politisi dan birokrat.

Tetapi setelah perdebatan sengit, hari Kamis, pemerintah tiba-tiba mengumumkan pada tengah malam, waktunya telah habis, dan sesi parlemen tidak bisa diperpanjang.

Partai-partai oposisi mengatakan pemerintah sengaja menghindari voting karena menghadapi kemungkinan kekalahan sebab sekutunya sendiri menolak mendukung RUU yang disebut “Lokpal” itu.

Arun Jaitley, Ketua Partai Bharatiya Janata yang beroposisi, mengatakan, “Ini adalah tindakan yang direkayasa sejak kemarin…pemerintah telah berkonspirasi untuk menghindari voting. Pemerintah ini tidak berhak memerintah negara ini bahkan untuk sehari. Pemerintah ini telah kehilangan otoritas politiknya dan kehilangan otoritas moralnya.”

Sekutu utama dari partai-partai di daerah juga menentang bagian RUU yang mengijinkan pemerintah pusat menunjuk “penyelidik independen” di negara-negara bagian. Partai oposisi BJP mengatakan RUU itu lemah dan tidak efektif karena penyelidik independen itu tidak memiliki wewenang independen untuk melakukan penyelidikan.

Pemerintah membela keputusan menunda voting itu dengan alasan perlu waktu untuk mempelajari hampir 200 perubahan yang diajukan anggota majelis tinggi parlemen atau Rayja Sabha.

Sementara, Menteri urusan Parlemen, Pawan Kumar Bansal mengatakan RUU itu tidak akan dilupakan. “RUU itu akan tetap tertunda di majelis tinggi parlemen atau Rajya Sabha, dan kami dapat mempertimbangkan dan menyetujuinya pada waktu berikutnya, " ujar Bansal.

Pengamat politik dan ahli konstitusi, Subhash Kashyap mendukung pandangan bahwa pemerintah menghindari voting agar tidak mendapat malu. Dia mengatakan nasib UU anti korupsi itu semakin tidak jelas dan bisa menghadapi penundaan yang lebih panjang.

Ia mengatakan, “RUU itu telah dibelakangkan. Ini hanya bergantung pada kemauan politik pemerintah dan sebagian partai politik. Kalau mereka mau meloloskannya, mereka tentunya sudah melakukan itu.”

Sementara itu, aktivis anti korupsi, Anna Hazare, yang kampanye panjangnya memaksa pemerintah merancang RUU itu akan bertemu pendukungnya minggu depan untuk memutuskan arah gerakannya dimasa depan. Mereka ingin RUU itu dirancang ulang agar lebih kuat.

Kegagalan meloloskan RUU anti korupsi itu merupakan pukulan lain terhadap Partai Kongres yang berkuasa. Pemerintah juga menghadapi hal yang memalukan awal bulan ini ketika membatalkan keputusan yang mengijinkan perusahaan ritel asing memasuki pasar India karena ditentang luas.

XS
SM
MD
LG