Tautan-tautan Akses

Mahkamah PBB: Australia Harus Berhenti Mata-matai Timor Leste


Perdana Menteri Australia John Howard (kanan) dan Perdana Menteri Timor Leste Mari Alkatiri di Sydney menjelang penandatanganan Traktat Urusan Maritim di Laut Timor (CMAT) pada 2006. (Foto: Dok)

Perdana Menteri Australia John Howard (kanan) dan Perdana Menteri Timor Leste Mari Alkatiri di Sydney menjelang penandatanganan Traktat Urusan Maritim di Laut Timor (CMAT) pada 2006. (Foto: Dok)

Mahkamah melarang Australia mencampuri komunikasi Timor-Leste dan membaca dokumen-dokumen rahasia milik negara itu.

Mahkamah Internasional PBB (ICJ) pada Senin (3/3) memerintahkan Australia untuk berhenti mengganggu Timor Leste dalam perseteruan mata-mata yang sengit, dan melarang pemerintah di Canberra untuk membaca dokumen-dokumen rahasia yang diambil dari para pengacara Dili.

Timor Leste pada Januari menyeret Canberra ke ICJ yang bermarkas di Den Haag, berupaya mendapatkan kembali dokumen-dokumen terkait perjanjian minyak dan gas kontroversial bernilai miliaran dolar antara dua negara tersebut, yang ingin dihentikan oleh Dili.

Agen-agen Australia menyita dokumen-dokumen tersebut pada Desember dalam penggerebekan di kantor pengacara Timor Leste, Bernard Colleary, di Canberra.

Wakil-wakil Australia mengatakan pada hakim-hakim ICJ pada Januari bahwa penyitaan itu didorong oleh isu-isu "keamanan nasional", namun pemerintah di Dili mengatakan "terkejut" dengan perlakuan negara tetangganya itu.

Dili kemudian meminta ICJ, yang memutuskan sengketa-sengketa antara negara, untuk memerintahkan Australia menghentikan aktivitas yang diduga memata-matai Timor Leste dan para pengacaranya dan mengembalikan dokumen yang disita.

"Australia tidak boleh mencampuri komunikasi dengan cara apa pun antara Timor-Leste dan para penasihat hukumnya," perintah presiden ICJ Peter Tomka pada Senin.

Untuk sementara Canberra dapat menyimpan dokumen-dokumen yang diambil dalam penggerebekan, namun harus "menyegelnya sampai keputusan lebih lanjut dari mahkamah," ujar hakim Tomka.

Selain itu, Australia harus menjamin isi dokumen rahasia itu tidak digunakan sampai menimbulkan kerugian bagi Timor Leste, ujar hakim tersebut.

Inti sengketa tersebut adalah perjanjian yang ditandatangani pada 2006 antara Dili dan Australia, empat tahun setelah Timor Leste merdeka dari Indonesia.

Australia diduga menggunakan program bantuan sebagai samaran untuk menyadap kantor-kantor kabinet Timor Leste sehingga negara itu dapat mendengarkan pembahasan-pembahasan mengenai persetujuan tersebut.

Timor Leste telah menuduh Australia memata-matai mereka untuk mendapatkan keuntungan komersial selama negosiasi-negosiasi pada 2004 atas traktat gas Laut Timor, yang disebut CMATS, yang mencakup lapangan gas luas antara dua negara itu yang bernilai miliaran euro.

Dili sekarang ingin traktat itu dihapus. (AFP)
XS
SM
MD
LG