Tautan-tautan Akses

AS

Mahkamah Agung AS Akan Keluarkan Keputusan Terkait Penyadapan


Mahkamah Agung Amerika telah memproses kasus terkait gugatan terhadap amandemen tahun 2008 tentang Undang-Undang Pengintaian Asing yang mengizinkan penyadapan melalui telepon dan email tanpa meminta izin pengadilan (Foto: dok).

Mahkamah Agung Amerika telah memproses kasus terkait gugatan terhadap amandemen tahun 2008 tentang Undang-Undang Pengintaian Asing yang mengizinkan penyadapan melalui telepon dan email tanpa meminta izin pengadilan (Foto: dok).

Para hakim Mahkamah Agung Amerika telah mendengarkan argumentasi lisan dalam kasus yang menentang hak pemerintah federal menyadap pembicaraan melalui telepon dan email.

Para pengacara, wartawan dan organisasi hak sipil, termasuk Amnesty International, menentang amandemen tahun 2008 Undang-Undang Pengintaian Asing yang mengizinkan penyadapan antara orang di Amerika Serikat dan orang di luar negeri tanpa terlebih dahulu meminta izin pengadilan.

Mereka mengatakan program itu melanggar perlindungan terhadap penggeledahan dan penyitaan ilegal. Perlindungan itu diberikan oleh Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar Amerika Serikat. Mereka mengatakan ketakutan akan penyadapan memaksa orang mengambil langkah-langkah yang berbiaya tinggi untuk memastikan bahwa komunikasi dengan luar negeri tetap rahasia.

Namun argumentasi yang didengarkan oleh pengadilan bukan mengenai penyadapan, melainkan mengenai apakah terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan kasus mereka ke hadapan pengadilan.

Pemerintah mengemukakan argumentasi bahwa para terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa mereka pernah menderita sebagai akibat penyadapan komunikasi mereka.

Beberapa hakim mahkamah agung mempertanyakan apakah ada di antara penggugat yang dapat menantang undang-undang tadi di pengadilan karena orang-orang yang menjadi sasaran penyadapan bukan warga Amerika dan bahwa warga Amerika yang disadap tidak akan pernah mengetahui bahwa pembicaraan mereka sedang disadap.

Program penyadapan komunikasi dijalankan oleh mantan Presiden George W. Bush setelah serangan teroris tahun 2001 di New York dan Washington untuk mencari orang-orang yang mempunyai hubungan dengan al-Qaida dan kelompok-kelompok teroris lain. Program itu berakhir tahun 2007, tetapi diberlakukan kembali oleh Kongres tahun berikutnya.

Mahkamah Agung diperkirakan akan mengeluarkan keputusan mengenai kasus itu tahun depan.
XS
SM
MD
LG