Tautan-tautan Akses

Layanan Kesehatan Thailand Jadi Contoh bagi Negara Asia Lainnya

  • Ron Corben

Seorang sukarelawan merawat seorang pasien di pusat perawatan bagi penderita AIDS Wat Phrabatnampo di provinsi Lopburi, Thailand, 26 September 2009. (Foto: dok.)

Seorang sukarelawan merawat seorang pasien di pusat perawatan bagi penderita AIDS Wat Phrabatnampo di provinsi Lopburi, Thailand, 26 September 2009. (Foto: dok.)

Ketua Ikatan Dokter Sedunia (World Medical Association) Michael Gideon Marmot mengatakan, sistem jaminan kesehatan universal Thailand bisa dijadikan contoh bagi negara lain di Asia yang ekonominya sedang berkembang termasuk India dalam menyediakan layanan kesehatan bagi pekerja berpenghasilan rendah.

Sistem jaminan kesehatan di Thailand yang diberlakukan sejak tahun 2002 dipandang sebagai sistem kesehatan yang paling menyeluruh dan lengkap di Asia, yang dapat dicontoh terutama oleh India dan Myanmar. Sistem jaminan kesehatan di kedua negara ini masih berkembang.

Sistem Thailand itu dengan cepat berkembang mencakup 18 juta orang yang tanpa jaminan bersama-sama 29 juta orang lagi yang dicakup oleh sistem yang kurang menyeluruh.

Michael Gideon Marmot, professor kebijakan kesehatan masyarakat Inggris dan ketua Ikatan Dokter Sedunia mengatakan sistem Thailand itu sangat beda dari sistem kesehatan seperti di India.

Marmot mengatakan, "Dengan sistem universal tadi hanya sekitar 20% penduduk di Thailand yang menggunakan layanan kesehatan di luar sistem dan sedikit di atas separoh daripadanya memikul sendiri beaya atau sekitar 11%. Di India 63% biaya dipikul sendiri sedang orang tidak punya banyak uang. Jadi orang India tidak bisa mendapat layanan kesehatan karena tidak mampu."

Kemudian Marmot mengatakan, bagian layanan kesehatan di India berada di tangan sektor swasta dan tidak banyak orang yang mempunyai asuransi (jaminan) kesehatan. Profesor Marmot adalah penerima hadiah Prince Mahidol Award in Public Health Thailand.

Marmot mengatakan, di bawah pemerintahan Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD) Myanmar perlu memusatkan perhatian pada sistem jaminan kesehatan yang didukung pembangunan yang punya landasan luas sebagaimana digaris-bawahi dalam laporan Komisi WHO baru-baru ini.

"Saran saya pada Myanmar ialah menerima laporan Komisi WHO itu, mengkaji kondisi sosial dan kesehatan dan membentuk mekanisme lintas departemen untuk menentukan bagaimana menerapkannya untuk menciptakan pertumbuhan awal yang baik bagi anak-anak, pendidikan, lapangan kerja, kondisi kerja, pastikan supaya tiap orang menerima upah minimum," tambahnya.

Aktivis kesehatan di Thailand menunjuk pada ketegangan yang kian meningkat dalam sistem jaminan kesehatan dan desakandalam pemerintahan agar mengakhiri program co-payment 30 baht atau 80 sen dolar Amerika yang amat popular. Co-payment adalah bayaran kecil oleh setiap yang mau menggunakan layanan kesehatan.

Belum lama ini Dewan Negara yaitu penasihat cabang eksekutif mengusulkan agar sistem jaminan kesehatan hanya menanggung beaya pengobatan tetapi tidak beaya administrasi atau pengeluaran lainnya. [al]

XS
SM
MD
LG