Tautan-tautan Akses

Kurdistan Hadapi Sengketa Politik soal Pemilihan Presiden

  • Sharon Behn

Presiden Kurdistan Masoud Barzani (foto: dok).

Presiden Kurdistan Masoud Barzani (foto: dok).

Sengketa sengit politik di wilayah Kurdistan, Irak utara mengenai bagaimana presiden wilayah itu harus dipilih dan kekuasaan apa yang dipegang Presiden menambah ketidak-stabilan di kawasan itu.

Persengketaan timbul pada waktu Kurdistan menghadapi sejumlah krisis lain, termasuk mempertahankan perbatasan sepanjang 1.500 kilometer dari ekstrimis Negara Islam (ISIS), perselisihan yang melumpuhkan dengan Baghdad mengenai uang, dan kemerosotan ekonomi wakil-wakil Amerika dan Inggris menghadiri pertemuan untuk menyelesaikan sengketa politik itu, mendesak perlunya persatuan di kalangan warga Kurdi dalam menghadapi ancaman Negara Islam.

Partai-partai politik mengatakan yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan Presiden Kurdistan yang sekarang, Massoud Barzani, tetapi juga bentuk demokrasi kawasan itu sendiri. Presiden Barzani telah memegang jabatan sejak tahun 2005. Masa jabatannya secara resmi berakhir tanggal 20 Agustus setelah diperpanjang selama dua tahun.

Partainya, Partai Demokrat Kurdi, atau KDP, bersikeras bahwa masa jabatannya diperpanjang dua tahun lagi, dan Presiden pada masa depan harus dipilih melalui pemilihan umum. Tetapi dua partai oposisi utama, Patriotic Union of Kurdistan atau PUK dan Gorran atau yang berarti Perubahan, dan dua partai yang lebih kecil, Kurdistan Islamic League atau KIL, dan Kurdistan Islamic Union atau KIU, berkeras bahwa presiden harus dipilih oleh Parlemen.

Shahin Mirkhan, anggota Partai Demokratik Kurdi atau KDP, di kantor Wakil Presiden, mengatakan, pihak oposisi tidak menunjukkan kesediaan mau berkompromi, dan bahwa sengketa itu telah mencapai tahap kritis.

"Ini adalah ketidak- sepakatan yang menjadi krisis," katanya kepada VOA. "Kami sangat yakin pada nilai-nilai demokrasi di mana rakyat memiliki peran utama memilih presiden," kata Mirkhan.

"Mereka berpendapat kuat bahwa presiden harus dipilih oleh Parlemen. Kami menyebut rakyat, mereka menyebutnya Parlemen. "

Mirkhan mengatakan partai Presiden Massoud Barzani bersedia mengadakan referendum mengenai isu itu, tetapi paling sedikit dua tahun lagi, untuk memberi Kurdistan waktu untuk mengalahkan ISIS dan mengatasi kesulitan ekonomi, dan hubungannya dengan Pemerintah di Baghdad. "Ini adalah urusan besar yang harus diatasi, dan saya merasa perhatian kita tidak terfokus seperti sebelumnya, karena dilema politik ini," katanya.

Satu kemungkinan solusi adalah membiarkan Presiden Barzani melanjutkan tugasnya dua tahun lagi, sementara memperkuat kekuasaan Parlemen untuk membatasi wewenang Presiden, kata Sherzad Ameen, penasihat bidang pendidikan Kantor Perdana Menteri Kurdistan.

XS
SM
MD
LG