Tautan-tautan Akses

Korut Angkat Isu Wanita Penghibur di Tengah Kecaman HAM


Seorang mantan wanita penghibur tentara Jepang jaman Perang Dunia II, Kil Un-ock (depan) ikut dalam protes menentang kunjungan PM Jepang Shinzo Abe ke AS dalam aksi unjuk rasa di depan Kedubes Jepang di Seoul, Korea Selatan (foto: dok).

Seorang mantan wanita penghibur tentara Jepang jaman Perang Dunia II, Kil Un-ock (depan) ikut dalam protes menentang kunjungan PM Jepang Shinzo Abe ke AS dalam aksi unjuk rasa di depan Kedubes Jepang di Seoul, Korea Selatan (foto: dok).

Korea Utara mendesak Jepang agar menyelesaikan isu "wanita penghibur" Korea Utara pada masa Perang Dunia II.

Korea Utara mendesak Jepang agar menyelesaikan isu "wanita penghibur" Korea Utara dalam upaya menyelesaikan sengketa atas masalah itu dengan negara tetangganya, Korea Selatan.

Sebanyak 200 ribu perempuan, umumnya dari Korea dan China, dipaksa menjadi pelacur bagi Angkatan Darat Jepang dalam Perang Dunia II.

Korea Selatan dan Jepang telah berselisih mengenai cara menggambarkan kekejaman tentara Jepang semasa perang sejak Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menjabat, Desember 2012. Awal pekan ini, kedua pihak sepakat mempercepat pembicaraan mengenai masalah itu dalam KTT pertama dalam lebih dari tiga tahun.

"Masalah ini tidak bisa tuntas kecuali bila kerugian yang diderita semua warga Korea diselesaikan di seluruh Korea karena korban perbudakan seksual Tentara Kekaisaran Jepang, tidak hanya ada di Korea Selatan tetapi juga di Korea Utara," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara dalam pernyataan yang disiarkan media negara itu, Korean Central News Agency.

Korea Utara telah mendapat kompensasi Jepang untuk agresi di masa lalu, tetapi langkah terbaru itu diambil pada saat sensitif. Korea Utara sedang menghadapi kecaman atas situasi HAM di negara itu.

Pekan lalu, Jepang dan Uni Eropa mengedarkan rancangan resolusi PBB yang menyerukan tindakan lebih keras terhadap Korea Utara karena melanggar HAM. Jepang telah lebih dari 10 tahun aktif mendukung upaya PBB mengutuk pelanggaran HAM di Korea Utara, dengan mensponsori resolusi-resolusi. [ka]

XS
SM
MD
LG