Tautan-tautan Akses

Korea Utara Ancam Lakukan Serangan Nuklir Preventif


Foto yang dirilis oleh kantor berita Korea Utara (KCNA) di Pyongyang ini menayangkan gambar uji coba peluncuran roket tanggal 4 Maret 2016 yang lalu (Foto: dok).

Foto yang dirilis oleh kantor berita Korea Utara (KCNA) di Pyongyang ini menayangkan gambar uji coba peluncuran roket tanggal 4 Maret 2016 yang lalu (Foto: dok).

Korea Utara telah mengancam akan melancarkan serangan nuklir preventif sementara pasukan Amerika dan Korea Selatan memulai latihan militer bersama terbesar mereka.

Latihan tahunan itu kerap meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea. Tetapi situasi tahun ini cukup rawan, mengingat sanksi-sanksi baru PBB yang diberlakukan terhadap Korea Utara terkait uji coba nuklir dan peluncuran roket jarak jauhnya baru-baru ini.

Latihan tahun ini, yang dikenal sebagai Key Resolve dan Foal Eagle, melibatkan 17 ribu tentara Amerika, empat kali lebih banyak daripada yang berpartisipasi tahun lalu, dan 300 ribu tentara Korea Selatan, serta sejumlah besar kapal dan pesawat Amerika, termasuk kapal selam berkekuatan nuklir USS North Carolina dan kapal induk berkekuatan nuklir USS John C Stennis.

Komisi Pertahanan Korea Utara hari Senin mencela latihan militer tersebut dalam sebuah pernyataan dan mengemukakan bahwa negara itu siap menghadapi “perang keadilan yang suci bagi reunifikasi.”

Pernyataan itu menyebutkan, sementara latihan militer bersama yang akan dilakukan musuh-musuh tersebut dianggap sebagai latihan perang nuklir paling terang-terangan yang dimaksudkan untuk melanggar kedaulatan Korea Utara, tindakan militer pencegahnya akan lebih berupa serangan nuklir yang ofensif dan preventif untuk mengatasinya.

Meskipun Amerika dan Korea Selatan menyatakan latihan militer bersama tahunan itu bersifat defensif, tahun ini kedua negara sekutu itu dilaporkan akan melakukan serangan militer preventif dengan target-target Korea Utara.

Juru bicara Menteri Pertahanan Korea Selatan Moon Sang-kyun hari Senin menyebut serangan preventif Korea Utara itu sebagai ancaman yang “tidak dapat diterima sama sekali.”

“Jika Korea Utara mengabaikan peringatan-peringatan kami dan memprovokasi, militer kami akan menanggapi dengan tegas dan tanpa ampun. Kami memperingatkan Korea Utara bahwa negara itu harus bertanggung jawab atas semua situasi yang akan terjadi akibat provokasinya yang ceroboh,” kata juru bicara Menteri Pertahanan Korea Selatan Moon Sang-kyun.

Uji coba nuklir dan peluncuran roket Korea Utara baru-baru ini telah memicu tanggapan balasan yang berpotensi meningkatkan konflik antara kedua negara Korea itu.

Pemerintah Seoul menutup kompleks industri Kaesong yang dioperasikannya bersama dengan Pyongyang.

Korea Utara kemudian segera memulangkan seluruh warga Korea Selatan yang bekerja di Kaesong dan memutuskan hubungan komunikasi darurat langsung yang dipasang untuk meredam situasi-situasi militer berbahaya.

Dengan pasukan Amerika dan Korea Selatan dalam kesiagaan tinggi dan tak ada saluran komunikasi langsung, setiap provokasi Korea Utara dapat meningkat dengan cepat.

“Jika Korea Utara ingin mengambil semacam tindakan permusuhan militer secara terbatas terhadap Korea Selatan, saya kira mereka menghadapi risiko tindakan pembalasan yang sangat tinggi,” kata Daniel Pinkston, analis keamanan Asia Timur Laut dari Troy University di Seoul.

Sementara itu, Filipina menjadi negara pertama yang menegakkan sanksi-sanksi baru PBB terhadap Korea Utara.

Pasukan Garda Pantai Filipina hari Jumat menahan dan menggeledah Jin Teng, kapal kargo berbobot 4.355 ton yang berawak 21 warga Korea Utara.

Kapal tersebut membawa produk-produk samping pertanian yang kerap digunakan sebagai pakan ternak.

Penggeledahan itu menunjukkan tidak ada muatan terlarang yang terkait dengan program nuklir atau penjualan senjata yang dilarang dilakukan Korea Utara, melainkan hanya pelanggaran kecil mengenai keselamatan kapal.

Namun Jin Teng telah dikenai sanksi oleh PBB sebagai satu dari 31 kapal milik perusahaan berbasis di Pyongyang, Ocean Maritime Management Co. karena keterlibatannya dalam penjualan senjata pada masa lalu.

Pihak berwenang Filipina menahan kapal tersebut, dan berencana mendeportasi para awak kapal dan telah meminta PBB agar berkoordinasi mengenai tindakan lebih lanjut.

“Sebagai anggota PBB, Filipina harus melakukan tugasnya untuk menegakkan sanksi-sanksi,” kata Manuel L. Quezon III, anggota tim komunikasi Presiden Benigno Aquino, kepada sebuah stasiun radio pemerintah hari Sabtu (5/3). [uh/ab]

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG