Korea Selatan telah mengutuk tindakan Jepang menyetujui buku pelajaran baru SMP yang menyebut kepulauan yang disengketakan di Laut Jepang dengan hanya nama Jepang-nya.
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Selasa (7/4) mengeluarkan pernyataan yang mengatakan buku pelajaran itu memutar balikkan sejarah dengan mengklaim kepulauan yang disengketakan itu milik Jepang, tanpa menjelaskan sejarah sengketa kepulauan itu.
Kementerian tersebut memanggil duta besar Jepang di Seoul untuk menyampaikan keluhan mengenai buku pelajaran itu, yang disetujui Tokyo Senin.
Pernyataan oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan hari Selasa mengatakan keputusan Jepang menggambarkan fakta sejarah yang kuat dengan diputar balikkan, dikurangi maknanya, atau bahkan dihilangkan.
Korea Selatan mengatakan kepulauan yang dinamakan Dokdo oleh Korea Selatan tetapi Takeshima oleh Jepang “jelas adalah bagian yang integral wilayah Republik Korea dari segi sejarah, letaknya, dan hukum internasional.”
Pernyataan itu mengatakan penolakan Jepang untuk mengubah kata-kata buku pelajaran itu memberi indikasi maksudnya untuk mengulangi kesalahan di masa lampau.
Tokyo mengatakan semua buku pelajaran akan menyebut kepulauan itu sebagai bagian dari wilayah Jepang.
Jepang menduduki Semenanjung Korea dari tahun 1910 hingga akhir Perang Dunia tahun 1945. Sejarah tersebut telah meninggalkan perasaan marah terhadap Jepang di kalangan sebagian warga Korea.
Menteri-menteri luar negeri Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok mengadakan pertemuan bulan lalu, yang menimbulkan harapan akan hubungan yang lebih baik di antara ketiga negara Asia yang bertetangga itu.
