Sekolah-sekolah negeri Perancis, menurut kebijakan yang berlaku, menawarkan alternatif pengganti daging babi bila menu dengan daging babi disajikan dalam menu makan siang kafetaria sekolah-sekolah. Namun sebuah keputusan pengadilan di Perancis dapat mengancam keberadaan kebijakan yang sudah lama diberlakukan ini.
Keluarnya keputusan tersebut mengundang kritik dari pemimpin majelis ulama Perancis.
Abdullah Zekri dari Dewan Muslim Perancis mengatakan, Kamis (13/8) ia khawatir bahwa keputusan oleh pengadilan di wilayah Dijon bagian timur dapat memicu ketidakharmonisan di Perancis - negara yang dalam beberapa tahun terakhir berusaha menemukan keseimbangan antara prinsip-prinsip sekuler dan penghormatan terhadap keyakinan agama.
Tim pembela hukum bagi kelompok Muslim telah berupaya memblokir pemberlakuan perintah yang dikeluarkan oleh Gilles Platret, seorang walikota konservatif dari kota Chalons-sur-Saone, untuk menghapuskan alternatif daging bagi dari menu sekolah-sekolah. Alternatif pengganti daging babi ini ditawarkan di seluruh Perancis, seperti halnya menu alternatif bagi vegetarian.
Para pengacara dari kedua pihak mengatakan keputusan tersebut belum final, dan berdasarkan lebih pada langkah-langkah prosedural, tanpa perdebatan mengenai isunya sendiri.
Namun di Twitter, Platret menyebut keputusan tersebut sebuah kemenangan bagi sekularisme di Perancis. Banyak warga Perancis berkeyakinan perlunya pemisahan antara pemerintahan dan agama seperti dijabarkan dalam hukum tahun 1905 yang menjamin sekularisme. Hukum tersebut menjadi dasar langkah pemerintah Perancis belum lama ini untuk melarang hijab yang menutup muka bagi Muslim, penutup kepala bagi kaum Yahudi dan penggunaan salib yang mencolok di sekolah-sekolah negeri.
Perancis memiliki populasi Muslim terbesar di Eropa Barat, diperkirakan lebih dari 5 juta orang - sebagian besar berasal dari bekas koloni Perancis di Afrika. Kaum Yahudi, seperti hanya orang Muslim, juga tidak makan daging babi.
Zekri, yang memimpin Observatorium Nasional Menentang Islamophobia, menyebut perintah dari walikota Chalons-sur-Saone sebagai provokasi yang dapat menimbulkan konflik antar para siswa di sekolah-sekolah.
Philippe Petit, seorang pengacara bagi Chalons-sur-Saone, menyebut dalam sebuah wawancara televisi di BFM-TV bahwa agama "berhenti di pintu depan sekolah."
