Tautan-tautan Akses

Kontras: Akuntabilitas Negara terhadap HAM Makin Rapuh

  • Fathiyah Wardah

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar Aziz (foto: VOA/Iris Gera)

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar Aziz (foto: VOA/Iris Gera)

Kontras menilai pengembalian berkas kasus pelanggaran HAM masa lalu oleh Kejaksaan Agung kepada Komnas HAM menunjukan akuntabilitas negara terhadap HAM semakin rapuh.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menyayangkan tindakan Kejaksaan Agung yang mengembalikan berkas kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) karena alasan kurang bukti.

Berkas perkara pelanggaran berat HAM yang dikembalikan tersebut diantaranya peristiwa Trisakti, penembak misterius 1982-1985, peristiwa 1965-1966, Talangsari Lampung 1989, kerusuhan Mei 1998, Semanggi I dan II, Wasior dan Wamena serta penghilangan orang secara paksa.

Langkah Kejaksaan Agung ini lanjutnya semakin menambah panjang waktu bagi para korban dan keluarga korban yang menanti pengungkapan kebenaran yang selama bertahun-tahun dinanti. Harapan korban mendapatkan keadilan pun tambahnya juga semakin jauh

Hal ini tambahnya menunjukan bahwa akuntabilitas negara terhadap HAM semakin rapuh.

Menurut Haris, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera mengambil inisiatif menyelesaikan kasus ini dengan melaksanakan empat rekomendasi DPR soal pelanggaran HAM berat masa lalu diantaranya dengan membentuk keppres tentang pengadilan HAM Ad Hoc.

Dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat kata Haris dibutuhkan keberanian dari Presiden.

Haris Azhar mengatakan, "Kalau SBY lihat saja, dia tidak berani tangannya kotor, dia menggunakan tangan orang untuk melakukan sesuatu. Dari situ saja sudah kelihatan hipokrasi dia apalagi dia mau berantas, tuntas kasus itu, tidak berani dia."

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung R Widyo Pramono menyampaikan pengembalian berkas tersebut karena ada kekurangan pada data formal dan material dalam tujuh berkas penyelidikan Komnas HAM. Salah satunya terkait penculikan dan penghilangan paksa.

Komnas HAM menilai pemerintah tidak mempunyai kemauan politik yang kuat untuk mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu termasuk kasus penghilangan orang secara paksa. Berikut Komisioner Komnas HAM Nur Kholis

"Pemerintah ini terlalu lambat coba diselesaikan semua kasus pelanggaran HAM masa lalu. Kalau semuanya clear dan terang masa lalu itu kita jelas kok siapa yang pahlawan siapa yang tidak. Menurut saya kita memang menghadapi situasi yang tidak maju dalam sisi penegakan apalagi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu," kata Nur Kholis.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan saat ini ia belum dapat memberikan komentar terkait hal tersebut.

"Saya harus konsultasikan dulu ini, bagaimana kan tidak mungkin saya langsung menyampaikan pandangan saya. Tidak mungkin saya menyampaikan sesuatu yang tidak sama dengan beliau (Presiden) kan," papar Julian.

Sebelumnya Komnas HAM telah menyerahkan kepada Kejaksaan Agung 10 berkas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Dari 7 itu hanya tiga yang ditindaklanjuti yaitu kasus Tanjung Priok, Abepura dan Kasus kekerasan Referendum Timor-timor.

Dari 7 berkas yang belum ditindaklanjuti Kejaksaan selama ini kini dikembalikan ke Komnas HAM oleh Kejaksaan Agung.
XS
SM
MD
LG