Tautan-tautan Akses

AS

Kongres AS Hadapi Konflik Isu Imigrasi dan Deportasi

  • Cindy Saine

Ketua DPR John Boehner dari Partai Republik memberikan ciuman di pipi ketua Fraksi Minoritas Nancy Pelosi dari Partai Demokrat ketika secara simbolis menerima palu ketua sidang di Gedung DPR, Washington DC (6/1/2015).

Ketua DPR John Boehner dari Partai Republik memberikan ciuman di pipi ketua Fraksi Minoritas Nancy Pelosi dari Partai Demokrat ketika secara simbolis menerima palu ketua sidang di Gedung DPR, Washington DC (6/1/2015).

Kongres baru yang ke-114 baru saja memulai masa baktinya, tetapi para pemimpin fraksi Demokrat maupun Republik di DPR tampaknya telah siap menghadapi konfrontasi baru mengenai isu reformasi imigrasi dan deportasi.

Hanya tiga hari setelah Ketua DPR John Boehner dari Partai Republik memberikan ciuman di pipi ketua Fraksi Minoritas Nancy Pelosi dari Partai Demokrat ketika secara simbolis ia menerima palu ketua sidang, kedua pemimpin itu saling mengeluarkan peringatan singkat dalam konferensi pers mereka hari Kamis.

Sebelum liburan musim dingin bulan Desember lalu, Kongres ke-113 meloloskan RUU pendanaan sebagian besar pemerintah federal hingga September. Namun, para anggota DPR dari Partai Republik ingin menunjukkan kekesalan mereka terhadap Presiden Barack Obama yang telah mengeluarkan perintah eksekutif yang akan melindungi sekitar lima juta imigran gelap sehingga terhindar dari deportasi. DPR mensahkan RUU untuk mendanai Departemen Keamanan Dalam Negeri, yang menangani penegakan hukum imigrasi, hanya sampai 27 Februari, sehingga menimbulkan pertikaian.

Ketua Fraksi Demokrat Nancy Pelosi mengatakan batas waktu bulan depan itu akan menjadi ujian pertama bagi kemampuan Kongres baru untuk memerintah.

“Bagaimana kita menghormati sumpah untuk melindungi dan membela konstitusi, serta mensahkan RUU Keamanan Dalam Negeri tanpa melibatkan diri dalam masalah kewenangan presiden,” kata Nancy Pelosi.

Sementara itu, Ketua DPR John Boehner mengatakan pendanaan untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri tidak terancam, tetapi ia kembali bertekad bahwa Fraksi Republik yang mayoritas akan memblokir perintah eksekutif presiden.

“DPR akan segera mengambil tindakan untuk menghentikan tindakan sepihak presiden dalam kebijakan imigrasi. Partai Republik sepakat bahwa ini adalah masalah yang sangat serius. Tindakan sepihak presiden adalah penghinaan terhadap supremasi hukum dan sistem pemerintahan kita,” kata Boehner.

Para anggota parlemen dari Partai Republik dan Partai Demokrat sama-sama mengutuk serangan maut hari Rabu di kantor majalah satir di Paris dan mengatakan Amerika akan mendukung sekutu tertuanya, Perancis. Ketua Komisi Keamanan Dalam Negeri DPR, Michael McCaul dari Partai Republik, mengatakan ia juga ingin menghentikan perintah eksekutif mengenai deportasi. Namun McCaul mengatakan orang yang bertanggung jawab tidak akan berkeinginan menutup Departemen Keamanan Dalam Negeri karena departemen ini sangat penting untuk keamanan nasional.

Para anggota DPR lainnya dari Partai Republik telah menyuarakan pendapat serupa, sehingga masih harus dilihat bagaimana Ketua DPR John Boehner dan para pemimpin partai lainnya akan melakukan pendekatan dalam pembahasan RUU pendanaan bagi departemen itu bulan depan.

XS
SM
MD
LG